TARAKAN – Bappeda dan Litbang Kaltara menegaskan komitmennya dalam memperkuat upaya percepatan penurunan stunting melalui sistem perencanaan dan penganggaran berbasis data.
Komitmen tersebut diwujudkan dengan keikutsertaan aktif dalam uji coba penandaan, pelacakan, dan evaluasi kinerja anggaran daerah yang berlangsung pekan depan.
Perencana Ahli Muda Bappeda dan Litbang Kaltara, Yudha Kristianto, mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan langkah awal yang disiapkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memetakan program-program strategis yang memiliki kontribusi terhadap penanganan stunting.
“Kegiatan ini menjadi pijakan awal bagi pemerintah daerah dalam menyusun, menandai, dan mengevaluasi anggaran terkait upaya penurunan stunting agar lebih terarah dan terukur,” jelasnya.
Sistem penandaan itu telah terintegrasi dengan aplikasi e-Bangda dan sinergi langsung dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Dengan integrasi tersebut, setiap subkegiatan di kabupaten, kota, hingga provinsi dapat ditelusuri kontribusinya terhadap percepatan penurunan stunting.
“Aplikasi ini membantu memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan dampak terhadap percepatan penurunan stunting,” tambah Yudha.
Ia menekankan bahwa pemetaan anggaran tidak boleh berhenti pada penandaan subkegiatan semata, melainkan perlu sampai pada rincian belanja agar intervensi semakin tepat sasaran.
“Kita ingin hasil pemetaan ini tidak sekadar administratif, tapi bisa langsung mengidentifikasi titik lemah intervensi di lapangan,” tegasnya.
Kemendagri sebelumnya telah melakukan sosialisasi pemetaan anggaran stunting tingkat provinsi. Berdasarkan hasil sementara, total penandaan subkegiatan stunting di Kaltara mencapai sekitar Rp44 miliar, tersebar pada sektor pendidikan, kesehatan, sosial, dan ketahanan pangan. Bappeda Litbang Kaltara memastikan proses tagging akan terus dikawal agar target nasional percepatan stunting dapat tercapai.(*)
