“Untuk amanat! Istirahat di tempaaaat, Grakkk!”
Bagi orang-orang yang berkarir sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), dari sekda hingga PPPK, pasti akrab dengan apel pagi. Kadang berlangsung hanya beberapa menit, kadang bisa setengah jam lebih. Tergantung siapa yang pidato. Seringnya isi pidato itu adalah pengulangan visi-misi, tips penyerapan anggaran, tips bertahan hidup di masa pensiun, pengumuman teknis tata cara parkir, dan kadang pula hanya diisi doa bersama. Seringkali pula forum simbolik yang mestinya menjadi ruang komunikasi penuh makna itu, justru terjebak sekadar menjadi rutinitas berjemur bersama. Kenapa harus berbaris rapi untuk mendengarkan pengumuman? Kenapa tidak dishare lewat grup WA saja?
Kenapa apel itu tetap dijalankan? Karena ia menjadi simbol kedisiplinan, dan kita melaksanakannya sebagai rutinitas yang tak lagi dipertanyakan. Kita tahu kapan harus datang, bagaimana berdiri di barisan, dan jam berapa bubar. Tidak perlu ada pertanyaan tentang penting-tidaknya apel itu sendiri. Ia menjadi bagian dari diri para ASN yang otomatis dan direproduksi terus menerus. Ini disebut sebagai Kesadaran Praktis.
Saya menemukan bahwa kesadaran praktis ini tidak hanya tentang apel pagi saja. Hampir segala aspek dalam birokrasi tempat kami mengabdi bekerja tidak pernah kami tanyakan. Seolah itu sudah begitu dari dulu, dan “memang begitulah cara kerja birokrasi”. Benarkah?
Tulisan ini akan mencoba memandang birokrasi melalui perspektif sosiologi: Kesadaran Praktis, Interaksionisme-Simbolik, Dramaturgi, dan Strukturasi, dan sedikit menukil teori antropologi untuk menyinggung struktur, simbol, dan budaya.
Ide tulisan ini muncul setelah secara tidak sengaja saya membaca sebuah postingan di akun Instagram @ngomonginuang yang mengutip pernyataan seseorang bernama Leigh McKiernon, seorang headhunter dan konsultan Human Resource dari sebuah perusahaan di Inggris. Beliau mengatakan bahwa orang Indonesia terlalu sering rapat, namun jarang menghasilkan apa-apa.
Leigh McKiernon menggambarkan sebuah siklus yang khas: sebuah acara diumumkan (orang-orang diundang) → berkumpul di sebuah gedung → kata-kata kunci dipaparkan lewat slide presentasi (seperti “Indonesia punya potensi besar”, “inovasi”, “reformasi kelembagaan”, Peluang Indonesia Emas 2045, dll) → tidak terjadi apa-apa.
Menurut Leigh, rapat di Indonesia punya banyak nama: seminar, Focused Group Discussion (FGD), ground-breaking, sosialisasi, workshop, bimtek, diklat, padahal intinya sama saja: berkumpul. Yang dibahas seringkali topiknya sama, tetapi persoalannya tetap mandek. Maka Ia pun menyimpulkan bahwa di Indonesia, kelihatan bekerja seringkali lebih penting daripada benar-benar bekerja menyelesaikan masalah, meskipun sebenarnya pekerjaan itu dilakukan secara diam-diam di balik layar.
Apa yang dikatakan Leigh itu bukan satir lagi. Itu sudah sarkasme.
Di lingkungan birokrasi, praktik seperti itu sangat jamak. Meski nama kegiatannya beragam, antara “sosialisasi” dan “workshop” isinya sering tidak berbeda; antara “seminar” dan “FGD” bentuknya sama. Pesertanya pun selalu minta materi dipadatkan jadi setengah hari saja. Yang berbeda hanyalah tulisan di backdrop dan isi kotakan snacknya.
Apa yang sebenarnya Leigh Mckiernon tangkap adalah gejala dari sesuatu yang lebih dalam, yaitu Keterjebakan Simbolik. Sebuah patologi yang begitu mengakar dan dianggap “lumrah” dalam kehidupan birokrasi. Saking lumrahnya, banyak yang berfikir, “ya memang begitulah cara birokrasi bekerja.”
Pertanyaannya adalah:
- Bagaimana keterjebakan simbolik ini bisa terjadi?
- Bagaimana keluar dari keterjebakan simbolik itu?
Untuk menjawab dua pertanyaan di atas, saya akan mencoba menghindari pendekatan konvensional seperti manajerial, legalistik, New Public Management, atau rational choice, yang umumnya menekankan pada struktur formal: aturan, prosedur, hierarki, efisiensi, target kinerja, dan tokoh yang paling sering dikutip teorinya adalah Max Weber.
Dalam pendekatan-pendekatan tersebut, aktor (birokrat/ aparat) dipandang hanya sebagai pelaksana yang nurut saja, bukan pembentuk makna. Mungkin karena secara semantik, ‘aparat/ aparatus’ itu artinya adalah ‘alat’, ‘mesin’, ‘perlengkapan’, maka, birokrat sering diposisikan sebagai pelaksana teknis yang netral dan patuh terhadap aturan dan prosedur. Mereka tidak diminta berpikir, hanya menjalankan tugas. Simbol juga dipandang netral dan hanya sebagai alat bantu komunikasi.
saya akan mengajak pembaca untuk melipir agak jauh memutar melalui pendekatan-pendekatan antropologi, interaksionisme-simbolik, dramaturgi, dan teori strukturasi. Ini semacam mengajak pembaca semua melewati jalan-jalan tikus untuk menggali makna di balik tindakan; untuk melihat bahwa simbol bukan hanya alat bantu komunikasi, tapi juga ladang tafsir, arena terjadinya relasi kuasa, dan cermin dari budaya dunia birokrasi. Menurut pendekatan-pendekatan ini, aktor tidak pasif, mereka memiliki kesadaran, kehendak bebas, kehendak untuk berkuasa (will to power), keinginan untuk diapresiasi (esteem needs), maupun penafsiran-penafsiran bebas terhadap aturan/ struktur di sekeliling mereka.
Memang, jalan tikus akan lebih ribet, bercabang, kadang becek, tapi justru di situlah banyak orang sering lewat.
Dalam literatur-literatur administrasi publik, patologi birokrasi sering dikaitkan dengan ketidakefisienan, korupsi, atau ketidaksesuaian antara struktur, tujuan, dan tindakan aktor. Namun, masih jarang sekali ada yang membahas Keterjebakan Simbolik sebagai salah satu patologi. Keterjebakan Simbolik adalah kondisi ketika individu atau kelompok terlalu terfokus pada bentuk atau representasi lahiriah dari suatu nilai, aturan, atau sistem, tanpa memahami makna, substansi, atau realitas yang seharusnya diwakili oleh simbol tersebut. Akibatnya, tindakan sosial hanya menjadi formalistik, dangkal, seremonial, dan sering kehilangan tujuan awalnya.
Fenomena ini dapat dikategorikan sebagai patologi birokrasi karena Ia melenceng jauh dari tujuan ideal birokrasi, dan menghambat efisiensi dan fungsi organisasi. Namun karena sifatnya yang mudah, lama-kelamaan ia menjadi kebiasaan yang nyaman, lalu menjelma menjadi status-quo. Dan, seperti kebanyakan status-quo lainnya, ia pasti punya pendukung fanatik yang menolak perubahan.
Simbol, Struktur, dan Budaya Birokrasi
Simbol berasal bahasa Yunani Symballo yang artinya melempar bersama-sama, atau meletakkan bersama suatu ide atau gagasan objek yang terlihat, sehingga objek tersebut mewakili gagasan atau ide. Simbol adalah konsekuensi dari manusia sebagai makhluk audio-visual. Ia adalah segala hal yang bisa ditangkap oleh panca-indera manusia yang memiliki makna atas dasar kesepakatan bersama dalam masyarakat atau komunitas dan kemudian menjadi kebiasaan komunal dan diwariskan secara turun-temurun dan membudaya.
Simbol tidak pernah berdiri sendiri. Ada dua elemen lain yang menyusun realitas birokrasi, yaitu struktur dan budaya. Jika struktur adalah aturan/ pola relasi sosial yang relatif stabil, yang membentuk sekaligus mengarahkan bagaimana individu atau agen berperilaku dalam suatu sistem sosial. Simbol hadir di antara struktur dan budaya untuk mejembatani keduanya. Clifford Geertz menyebutnya sebagai “kendaraan-makna”.
Sebagai kendaraan-makna, simbol tidak hanya merepresentasikan sesuatu, tapi juga mengarahkan perilaku atau tindakan-sosial. Bentuknya bisa berupa tindakan, benda, kata, maupun ritual. Semuanya mewakili makna tertentu yang diyakini dan disepakati secara komunal.
Birokrasi, pada titik tertentu, dapat disebut sebagai sebuah masyarakat, karena ia memiliki struktur, norma, dan budaya internal layaknya sebuah kelompok masyarakat. Dan, simbol memainkan peran penting dalam birokrasi karena ia mampu menyetir tindakan aktor-aktornya (para birokrat). Di dalamnya, simbol bukan sekadar ornamen, melainkan sudah menjadi ‘mekanisme kerja’ yang dijalankan bersama, bahkan diwariskan dari generasi ke generasi.
Ibarat sebuah panggung, maka struktur atau aturan adalah latarnya; budaya adalah naskah dan nilai-nilai yang dibawa para aktor; dan simbol adalah kostum, properti, serta gaya bicara yang dipakai di atas panggung itu. Simbol adalah semacam benang yang menjahit antara nilai atau makna dengan kekuasaan, atau antara yang tampak dengan yang diyakini.
Keterjebakan simbolik terjadi ketika kostum itu kehilangan hubungan dengan makna yang semestinya ia bawa dan justru lebih diutamakan daripada substansi atau solusi atas sebuah persoalan yang seharusnya segera dilaksanakan. Contoh-contoh seperti rapat yang hanya ritus, berkas laporan berlapis yang disusun hanya untuk memenuhi kewajiban administratif, apel pagi yang hanya formalitas, atau jargon-jargon kebijakan yang hanya tampil di slide presentasi tanpa eksekusi—tindakan-tindakan ini menjadi ritual simbolik yang dilakukan terus-menerus tanpa refleksi kritis terhadap apa tujuan sejatinya, hingga akhirnya menjadi budaya.
Orang akhirnya lebih sibuk membuat laporan tebal daripada memperbaiki kenyataan yang dilaporkan. Atau ebih fokus pada dokumentasi proses daripada hasil riil di lapangan, atau ropat–rapat biar terlihat sibuk atas nama serapan anggaran.
“Trus, mau gimana lagi? Ya memang begitu birokrasi bekerja, kan?”.
Bagaimana Keterjebakan Simbolik Ini Membudaya?
Untuk memahami keterjebakan simbolik ini, kita perlu memulainya dari level paling dasar, yaitu interaksi antar manusianya (antar birokratnya). Istilah kerennya adalah Interaksionisme-simbolik. Teori ini awalnya dipantik oleh George Herbert Mead, kemudian diteruskan oleh muridnya, yaitu Herbert Blumer.
Pendekatan ini melihat bahwa makna dibentuk dan dikompromikan melalui interaksi sosial sehari-hari antar aktor, bukan datang dari “struktur” atau peraturan. Simbol menjadi “hidup” dan dinamis karena terus digunakan, dibicarakan, disepakati, meski tanpa disadari. Ini menjelaskan bagaimana simbol-simbol seperti laporan berangkap-rangkap, apel pagi, seragam, hingga slogan-slogan teknokratik, memperoleh kekuatannya. Mereka menjadi “bermakna” karena semua birokrat memainkannya dalam keseharian, dari obrolan ringan sambil ngegame di tangga darurat, sampai forum resmi di ruang rapat.
Artinya, kita tidak bisa lagi berfikir bahwa simbol sebagai ‘alat bantu netral’. Justru di situlah tafsir makna atas simbol itu terjadi. Seringkali, penafsiran itu terjadi secara subjektif menurut masing-masing aktor, sehingga muncullah kontradiksi dan paradoks terhadap simbol-simbol itu.
Jadi, jika Anda merasa ada yang absurd tapi terus dijalani dalam birokrasi, mungkin itu bukan karena Anda yang aneh, tapi karena Anda sedang berada di antara perdebatan tafsir simbolik yang dramanya sedang dimainkan, yang ujung-ujungnya adalah kompromi-kompromi pragmatis. Bahasa gaulnya: ‘mengakali aturan’.
Kemudian, ketika simbol itu sudah mendapat tempat dalam interaksi sehari-hari, muncullah pertunjukan sosial. Erving Goffman (The Presentation of Self in Everyday Life:1959) menggunakan perumpaan teater (dramaturgi) dan mengajak kita melihat bahwa dalam kehidupan sosial, termasuk birokrasi, kita semua adalah aktor. Setiap individu memainkan peran tertentu di hadapan penonton, yang dalam konteks birokrasi bisa berupa atasan, rekan kerja, auditor, masyarakat, atau bahkan “sistem” itu sendiri.
Dalam birokrasi, panggung depannya (front stage) adalah ruang-ruang formal seperti rapat, presentasi, apel, seminar, bahkan laporan kinerja, di mana aktor dituntut untuk menampilkan diri secara ideal (rapi, patuh, profesional, dan penuh jargon). Kostumnya adalah seragam dan tanda pangkatnya, PowerPoint, bahasa khas birokrat, atau ekspresi wajah serius. Tujuannya adalah memberi kesan bahwa “semua berjalan baik-baik saja sesuai aturan yang berlaku.
Namun, dalam panggung-depan birokrasi, peran-peran simbolik bukan hanya diisi oleh pejabat formal. Kadang muncul juga tokoh representatif yang tidak punya jabatan struktural, tapi kehadirannya dianggap sangat penting. Kita contohkan saja: Ibu Literatur. Ia adalah simbol gerakan kepedulian terhadap dunia literasi dan program peningkatan minat baca. Sosok ini hadir dalam seremoni membaca dongeng dan puisi, membagikan buku secara simbolis, atau menyampaikan sambutan dengan kutipan indah seperti “Literasi adalah napas peradaban”, atau semacamnya. Di lapangan, perannya sering kali lebih visual daripada konseptual. Masyarakat yang hadir pun nampak lebih tertarik memastikan apakah warna kerudung dan tasnya matching atau tidak.
Dalam konteks ini, Ibu Literatur bukanlah program, melainkan figur simbolik. Semacam properti panggung yang memperkuat kesan bahwa ada perhatian terhadap dunia literasi. Yang penting simbolnya hadir, fotonya ada, dan programnya diluncurkan. Minimal dengan simbolisasi gerakan membaca massal selama 15 menit bersama para pejabat dan anak-anak sekolah. Apakah akan ada keberlanjutannya? Semoga saja ada kelanjutannya. Paling tidak, rekor MURI “membaca buku dengan jumlah peserta terbanyak” sudah didapat dan masuk berita. Insha Allah, itu sudah cukup.
Sementara di balik panggung (backstage), aktor bisa bersikap jauh berbeda. Di sinilah sering muncul keluhan, sinisme, atau bahkan rasa bosan dan keterasingan dari peran yang dijalankan. Tapi meskipun tahu bahwa yang mereka tampilkan di depan panggung hanyalah ritus, para aktor tetap melanjutkan pertunjukan, karena itulah ekspektasi di depan panggung. Sebab sistem menghargai performa, bukan substansi.
Dalam kondisi ini, terjadi apa yang Goffman sebut sebagai ritualisasi interaksi, yakni ketika tindakan sosial dilakukan bukan karena maknanya, tapi karena sudah menjadi kewajiban simbolik. Akibatnya, tindakan birokratik hanya terjadi di level performatif (penampilan), bukan transformatif (berdampak). Seorang pejabat bisa tampil hebat di atas podium seminar, bicara soal reformasi birokrasi dan integritas, lalu kembali ke meja kerjanya dan melanjutkan rutinitas yang bertentangan dengan pidatonya tadi. Namun karena semua orang melakukannya, semua orang merasa tidak ada yang salah.
Lama-lama, rutinitas simbolik ini bikin capek secara batin. Para birokrat tetap melakukan tugas-tugasnya, tapi makin kehilangan chemistry dengan apa yang mereka kerjakan. Seperti pemain drama yang hafal naskah di luar kepala, mereka tampil sesuai peran, tapi tanpa semangat, tanpa makna, dan lupa alur ceritanya. Wajahnya serius, tapi hatinya kosong.
Kondisi ini melahirkan ketegangan dan perasaan incompatible yang mengganggu, tapi tidak tersampaikan. Para aktor ini tahu bahwa yang mereka mainkan adalah simbol, tapi tetap terjebak di dalamnya. Lama-lama performa itu bukan hanya menjadi topeng, tapi menjadi realitas itu sendiri. Birokrasi terus memainkan pertunjukan drama, sementara problem di belakang layar tetap dibiarkan. Ketegangan ini tidak jarang menimbulkan beban psikologis yang berat, yang bisa mengakibatkan stress dan depresi bagi para birokrat. Kebanyakan ini diderita para umbies.
Dari teori Erving Goffman, kita bisa memahami bahwa keterjebakan simbolik bukan sekadar sistem yang gagal, tapi juga drama sosial yang terus dipentaskan, karena setiap aktor merasa perlu menjalankan naskah yang disiapkan oleh sistem. Inilah alasan saya menyebutnya sebagai patologi, karena ada ketidak-sinkronan antara makna dan tindakan, antara kenyataan dan narasi, dan antara yang tampak di permukaan dengan yang (seharusnya) terjadi.
Jika Erving Goffman mengajak kita menyaksikan panggung tempat individu memainkan peran dalam drama sosial, maka Anthony Giddens akan mengajak kita menyaksikan bagaimana panggung itu sendiri dibangun dan terus dipertahankan. Inilah yang disebut sebagai teori strukturasi. Teori ini melihat bahwa tindakan sosial sang aktor dan struktur sosial tidak bisa dipisahkan, karena keduanya saling membentuk dan mereproduksi satu sama lain. Ada hubungan dualitas (timbal-balik) di antara keduanya yang saling menguatkan.
Dalam birokrasi, simbol-simbol yang dijalankan sehari-hari tersebut tidak sekadar dilakukan oleh individu secara sadar atau karena ikut-ikutan. Tindakan-tindakan itu adalah praktik sosial yang terus diulang hingga terasa wajar. Dan menurut Giddens, praktik keterulangan inilah yang memperkokoh struktur. Yaa, meski maknanya perlahan luntur.
Dalam teori Giddens, struktur bukanlah entitas tetap yang berdiri di luar manusia. Ia adalah sekumpulan aturan dan sumber daya yang hanya hidup ketika dijalankan oleh aktor-aktornya. Di situlah jebakan simbolik itu bekerja: struktur simbolik birokrasi bertahan bukan karena dipaksakan dari atas, melainkan karena dijalankan secara berulang, otomatis, dan tanpa pertanyaan atau refleksi atas maknanya.
Inilah penjelasan Giddens tentang kesadaran praktis yang kita singgung di awal, yakni tindakan yang dijalankan terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari, tanpa perlu dipikirkan atau dipertanyakan secara eksplisit. Kita tahu caranya, tapi tak lagi ingat alasannya. Sederhananya, yaa… kayak robot, lah.
Menurut perspektif ini, keterjebakan simbolik adalah hasil dari proses strukturasi itu sendiri. Ia adalah struktur yang tidak diwariskan secara paksa, melainkan diciptakan dan diperkuat oleh tindakan sehari-hari. Maka jangan heran jika banyak tindakan simbolik dalam birokrasi yang terus dijalankan bukan karena esensinya, tetapi karena ada perasaan—sekali lagi “memang begitulah cara mainnya”.
Jadi, ketika birokrat menghadiri rapat yang sebenarnya formalitas saja, menyusun laporan yang tak pernah dibaca dan cuma untuk melengkapi syarat administrasi, atau launching program dengan menggunting pita tanpa berkelanjutan, mereka sedang mereproduksi struktur simbolik yang menopang sistem birokrasi itu sendiri. Ini bukan sekadar ekspresi kepatuhan, tapi bentuk partisipasi aktif dalam pelestarian suasana formal yang sudah mapan dan nyaman. Paradigma dan zona nyaman semacam ini menumpulkan pikiran kritis aktor-aktor di dalamnya, dan akhirnya mereka menjadi pro status-quo yang anti perubahan. Kita ini insan, bukan seekor sapi.
Keterjebakan Simbolik, Micromanagement, dan Low-trust Administration
Simbol tidak selalu tampil megah. Ia sering hadir dalam bentuk yang jauh lebih subtil: kolom Excel berwarna biru, slide PowerPoint yang dikoreksi karena terlalu cerah, atau laporan kegiatan yang digandakan sebanyak 5 rangkap. Satu untuk kepala seksi, satu untuk kepala bidang, satu untuk kepala dinas, satu untuk inspektorat, dan satu untuk dibawa pulang. Siapa tahu butuh nostalgia.
Laporan yang berangkap-rangkap ini adalah manifestasi dari apa yang disebut dalam administrasi publik sebagai low-trust administration: birokrasi yang dibangun bukan karena saling percaya, tapi karena suudzon. Di sini, kepercayaan digantikan oleh bukti cetak foto, laporan kegiatan atau perjalanan dinas, tiket, bill hotel. Semakin tebal laporannya, semakin dianggap akuntabel. Maka, pekerjaan itu bukan tentang menghasilkan dampak, tapi tentang memastikan bahwa setiap lembar dokumen siap ditunjukkan jika auditor datang.
Kedua, di tengah-tengah rasa suuzdon itu, hadir pula sebuah seni-manajemen yang mengatur hal-hal yang dianggap receh: warna tabel, spasi laporan, atau lebar marjin kanan dan kiri. Semua hal-hal remeh temeh itu menjadi indikator kesetiaan dan kontrol. Mungkin bukan karena atasan ingin menguasai segalanya, tapi karena ia juga bingung harus mulai dari mana. Maka yang bisa dikuasai, ya itulah yang diatur. Istilah kerennya: micromanagement.
Dalam perspektif dramaturgi Goffman, micromanagement adalah usaha aktor mempertahankan drama panggung. Sementara menurut strukturasi Giddens, praktik ini mereproduksi struktur simbolik melalui tindakan kecil yang terus-menerus diulang, hingga menjadi kebiasaan yang tak lagi dipertanyakan.
Semacam Refleksi sebelum Kesimpulan
Bukan, ini bukan soal pijat refleksi atau semacamnya. Refleksi adalah sebuah renungan secara sadar atas struktur sosial yang selama ini dianggap biasa, bahkan tak terlihat, padahal sesungguhnya bisa dipertanyakan. Refleksi berarti merenung secara sadar atas pengalaman, kejadian, atau pemikiran, dan mencoba memahami makna di baliknya.
Keterjebakan simbolik yang terlanjur mapan dan wajar, bisa saja tidak berhenti pada hal-hal yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Ia bisa berkembang di tempat-tempat yang lebih besar, semisal kasus korupsi di sebuah dinas kebudayaan yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah. Modusnya cukup familier, yaitu dengan membuat laporan pertanggungjawaban palsu untuk kegiatan yang tidak pernah terjadi. Sanggar-sanggar seni fiktif diciptakan, berkas laporan lengkap dengan dokumentasi, stempel, dan narasi pelestarian kebudayaan. Laporan pertanggungjawaban kegiatan tersebut secara simbolik disusun sesuai dengan prosedur, tapi di baliknya, yang dirawat bukanlah nilai pelestarian, melainkan kebiasaan penggelapan. Pelestarian kebudayaan hanya menjadi panggung drama yang tampak meyakinkan.
Pada skala yang lebih besar keterjebakan simbolik ini tak lagi hanya berupa dokumen SPJ fiktif, tapi bisa menjelma menjadi proyek strategis nasional. Lihat saja bagaimana proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) diangkat sebagai simbol kedaulatan pangan. Peta kawasan disusun, slogan ketahanan pangan digaungkan, dan narasi besar tentang swasembada-pangan dipentaskan dengan penuh keyakinan. Tapi di balik semua itu, yang tumbuh bukanlah padi, jagung, atau singkong, melainkan cerita tentang penggundulan hutan, masyarakat adat yang tergusur, dan masa panen yang tak kunjung datang.
Jika kita menengok sejarah proyek besar nasiona serupa MIFEE, seperti Lahan Gambut Sejuta Hektar, MIRE, dirancang sebagai proyek yang megah. Tapi karena panggungnya yang terlalu besar dan aktornya yang belum siap, pementasannya berjalan tidak sesuai naskah. Hasil panen nihil, masyarakat adat lokal terdampak, hutan rusak, tapi drama berjudul ‘Negara Hadir’ tetap dipentaskan.
Bagi Goffman, ini adalah ritual simbolik di panggung birokrasi, tempat aktor hanya perlu tampil meyakinkan tanpa harus menyelesaikan masalah. Bagi Giddens, proyek ini adalah struktur yang direproduksi oleh tindakan-tindakan simbolik yang diulang: menggunting pita, konferensi pers, dan pemasangan baliho besar bertuliskan “Ketahanan Pangan”.
Perlukah Sebuah Kesimpulan?
Dari apel pagi, micromanagement, SPJ Fiktif, hingga proyek ketahanan pangan, ada satu benang merah yang menghubungkan semuanya: kesungguhan para aktor dalam menjaga penampilan. Semua sudah sesuai prosedur administratif, namun muncul pertanyaan kecil yang kadang terlintas saat berdiri diam di barisan apel pagi: apakah semua yang kita lakukan itu benar-benar berdampak, atau sekadar tampak berdampak?
Simbol-simbol birokrasi kita sangat hidup. Ada visi, misi, warna baju seragam, apel pagi, reformasi kelembagaan, pelayanan prima, zona integritas, ASN Berakhlak, dan jargon-jargon yang secara rutin di-update sesuai tren. Namun seringkali yang berjalan hanyalah bahasanya, sementara tujuannya masih jauuuh sekali.
Tetapi, simbol tidak pernah salah. Bahkan ia sangat membantu dalam menyusun tatanan sosial. Namun seperti halnya upacara, simbol-simbol itu hanya bermakna jika dilandasi niat. Dan, niat tidak bisa difotokopi atau dimasukkan ke template excel dengan warna kolom apapun.
Keluar dari keterjebakan simbolik bukan berarti membuang semua simbol, tapi mencermati kembali makna, tujuan, serta relasi antara bentuk dan makna simbol tersebut. Paling tidak, ada usaha untuk mencari tahu makna-makna simbol itu. Atau, kita mulai dari hal sederhana: menyusun laporan nyata suatu kegiatan atau perjalanan dinas; menyelenggarakan sebuah acara karena memang ingin memberikan dampak, bukan cuma menghabiskan anggaran. Sebab, seringkali sebuah perubahan dimulai bukan dari gebrakan meja, tapi dari seseorang yang memilih untuk tidak ikut ber-acting.
Keterjebakan simbolik adalah perilaku menyimpang terhadap fungsi birokrasi ideal normal. Istilah kerennya: Institutionalized Structural-deviation. Penyimpangan Struktural yang Terinstitusionalisasi, yaitu tindakan atau kebiasaan menyimpang yang menjadi sistemik dan dibela mati-matian karena semua orang sudah nyaman di dalamnya. Masih bingung? Ya sudah, kita bikin lebih simpel lagi: Penyimpangan Struktural Yang Melembaga.
Namun, tulisan ini mungkin tidak akan mengubah apa-apa. Tidak merombak struktur, atau menghentikan apel pagi. Tulisan ini pun hanyalah simbol dari kegelisahan seseorang yang mengamati dan diam-diam bertanya: Apakah menjadi abdi negara itu hadir untuk bekerja, atau bekerja untuk terlihat hadir saja?
Semoga negara ini tidak dikelola hanya secara simbolik.
“Bubar barisaaan, jalan!”
