TANJUNG SELOR – Rapat Koordinasi (Rakor) Kasulampua, yang menghimpun provinsi-provinsi di kawasan timur Indonesia meliputi Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua, dipastikan memerlukan dukungan anggaran yang tidak sedikit.
Kegiatan berskala besar yang rencananya digelar pada April 2026 ini diproyeksikan menelan biaya hingga miliaran rupiah. Meski demikian, kebutuhan anggaran tersebut tidak hanya ditanggung oleh satu instansi.
Pembiayaan Rakor Kasulampua akan dilakukan melalui skema kolaborasi antara Bank Indonesia Perwakilan Kaltara, Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltara, serta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Kaltara.
Kepala Bappeda Kaltara, Bertius, melalui Plt. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Dian Suryanata, menegaskan bahwa informasi mengenai pola pendanaan ini perlu disampaikan secara terbuka agar dapat dipahami oleh seluruh pihak yang terlibat.
“Karena ini merupakan kegiatan bersama, forum besar yang melibatkan Bappeda, BPS, DJPB, dan Bank Indonesia Perwakilan Kaltara, tentu skema kolaborasinya harus diketahui secara bersama pula,” ujarnya.
Menurut Dian, pembiayaan Rakor Kasulampua memang dirancang menggunakan mekanisme sharing pendanaan lintas sektoral. Hal ini dinilai wajar mengingat skala kegiatan yang cukup besar, serta banyaknya instansi yang berkepentingan dalam penyelenggaraannya.
“Biasanya kita memang melakukan sharing pendanaan. Namun untuk forum sebesar ini, kolaborasi perlu diperkuat agar semua berjalan optimal,” jelasnya.
Saat ini, persiapan pelaksanaan Rakor Kasulampua terus dikebut. Rapat-rapat koordinasi intensif dilakukan bersama Kepala Bappeda untuk memastikan seluruh aspek teknis maupun pendukung dapat dipenuhi sesuai rencana.
“Pendekatan dan koordinasi terus kami matangkan. Ada kesepakatan bersama yang sedang kita bangun dengan seluruh pihak terkait,” tambah Dian.
Dengan waktu pelaksanaan yang masih cukup panjang, Bappeda optimistis persiapan dapat dilakukan secara maksimal. Ia berharap komitmen pendanaan lintas sektoral dapat segera difinalkan sehingga seluruh tahapan dapat berjalan tanpa hambatan.
“Kami berharap kesepakatan pendanaan ini menjadi komitmen bersama. Tujuan kita adalah memastikan kegiatan ini berlangsung sukses dan memberikan manfaat bagi seluruh provinsi yang terlibat,” ungkapnya.
Dian juga menegaskan bahwa apabila hanya mengandalkan anggaran dari Bappeda saja, maka beban pendanaan akan terasa sangat berat. Total kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai sekitar Rp 2 miliar.
“Anggarannya cukup besar. Karena itu, kolaborasi dengan semua pihak mutlak diperlukan agar kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik,” tandasnya.(*)
