TANJUNG SELOR – DPD KNPI Bulungan menggelar Focus Group Discussion (FGD) berjudul Suara Rakyat Menilai Pahlawan Bangsa bertempat di Kedai Kemangi, Jalan Salak, Tanjung Selor, Jumat (14/11/2025) malam.
FGD ini diinisiasi oleh DPD KNPI Bulungan, berkolaborasi dengan sejumlah organisasi mahasiswa di Bulungan, yakni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI).
Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah pemateri, di antaranya dari Yayasan Sejarah Budaya, Joko Supriyadi; Ketua DPC PDIP Bulungan, Markus Juk, Dosen Universitas Kaltara, Jimmy Nasroen, serta Kasubid Sosbud Ditintelkam Polda Kaltara, AKP Bahyudin.
Acara dipandu oleh Ketua GMKI Bulungan, Petra Sihite. Kesempatan pembicara pertama diberikan kepada Joko Supriyadi. Dalam penyampaiannya, ia mengulas kilas balik penetapan pahlawan nasional.
Sebagian besar penetapan pahlawan oleh negara tidak ia persoalkan. Namun, penetapan Presiden kedua RI, Soeharto, sebagai pahlawan nasional dinilainya menjadi masalah karena menurutnya, di bawah kepemimpinan Soeharto, “tangannya berlumuran darah” dalam memimpin bangsa.
Oleh karena itu, secara pribadi ia dengan tegas menolak penetapan Soeharto sebagai pahlawan bangsa. Menurutnya, negara seharusnya melirik founding fathers lain yang lebih pantas dan layak.
“Termasuk dari Kalimantan dan Kalimantan Utara khususnya sampai saat ini belum ada satu pun pendahulu kita dari Kaltara yang dinobatkan sebagai pahlawan. Padahal alur historisnya sudah sangat jelas dan itu lebih layak dibandingkan Soeharto yang dijadikan sebagai pahlawan bangsa,” tegas Joko.
Bahkan, ia mengkritisi sebagian besar tanda jasa pahlawan itu berada di Pulau Jawa. Padahal, di daerah lain di Indonesia juga ada pahlawanya. “Kenapa harus dari Jawa lagi, ” tegas Joko.
Selain Joko, tiga pemateri lainnya secara umum juga menyatakan sikap kontra terhadap penyematan gelar pahlawan kepada Presiden RI kedua tersebut.
Ketua DPC PDIP Bulungan, Markus Juk, menegaskan generasi muda harus lebih jeli dan mendalami kembali alasan munculnya penolakan terhadap gelar pahlawan tersebut di tengah masyarakat.
“Karena banyak kilas balik sejarahnya. Rezim Orde Baru tidak memberikan ruang kebebasan bersuara dan berpendapat. Siapa yang silang pendapat dengan pemerintah pada zaman itu pasti ditembak. Bahkan dulu, ada nama operasi yang ditetapkan pemerintah, yakni Petrus atau Penembakan Misterius. Ini sungguh sangat kejam. Mana mungkin pemimpin otoriter seperti ini dinobatkan sebagai pahlawan,” ungkapnya.
Diskusi berlangsung cukup alot karena adanya perbedaan pendapat pro dan kontra. Namun sebagian besar peserta menyampaikan penolakan terhadap pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto.
Mereka berspekulasi bahwa jangan sampai paksaan negara dalam penyematan gelar tersebut justru menimbulkan sejarah baru yang tidak sesuai dengan alur historis Indonesia, serta hanya berpihak pada pesanan politik kekuasaan.
Dan hingga akhirnya, generasi peenrus bangsa hanya menelan model sejarah yang salah karena derasnya arus keuatan politik saat ini. Sekretaris DPD KNPI Bulungan, Anugrah Rimbana Putra Pratama, menambahkan bahwa selaku fasilitator, pihaknya memastikan kegiatan ini bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan pemahaman tentang pahlawan di mata masyarakat, khususnya generasi muda.
“Kami ingin menggali bagaimana peran sejarah lokal, khususnya di Bulungan, dan berupaya agar pahlawan daerah kita bisa diusulkan menjadi pahlawan nasional,” kata Rimba saat dikonfirmasi wartawan.
Ia menyampaikan salah satu rencana KNPI Bulungan adalah memasukkan agenda usulan pahlawan lokal ke dalam program kerja. Dari hasil diskusi tersebut, pihaknya sepakat mendorong tokoh-tokoh lokal dari Bulungan agar dapat diusulkan menjadi pahlawan nasional.
Selain itu, keputusan pemerintah memberikan gelar pahlawan nasional kepada Soeharto dinilai bertentangan dengan sejarah perjuangan aktivis tahun 1998. Jika gelar tersebut tetap diberikan, hal itu dianggap mencederai perjuangan reformasi.
“Tetapi kami belum merencanakan aksi penolakan. Namun kami berharap pemerintah pusat mendengar aspirasi yang kami suarakan secara berkelanjutan,” ujarnya.
Terpisah, Koordinator acara, Andreas GK, menambahkan bahwa FGD ini diadakan berdasarkan semangat pemuda, khususnya yang tergabung dalam organisasi kemahasiswaan yang dikomandoi KNPI Bulungan.
“Saya pikir semangat kita sama. Sebagaimana disampaikan, sejarah panjang kepemimpinan Soeharto itu banyak kontroversinya hingga akhirnya ia diturunkan dari kursi kekuasaan pada tahun 1998. Dan poin hasil diskusi malam ini sudah seirama dengan rencana kami. Ke depan, kami akan mengawal usulan nama-nama tokoh dari Bulungan dan Kaltara untuk dijadikan pahlawan nasional,” bebernya.
Selanjutnya, setelah FGD ini, akan ada pembahasan mengenai poin-poin penting yang dihasilkan secara internal oleh KNPI Bulungan. (*)
