TANJUNG SELOR – Komisi III DPRD Kabupaten Bulungan, Halim Perdana Kusuma mendorong pemerintah daerah supaya lebih tertib administrasi mengenai tata kelola aset.
Hal itu disampaikan melihat ada beberapa aset yang menjadi kewenangan daerah, tapi belum optimal secara administrasi dan menjadi catatan peniliain disaat menerima penghargaan Wajar Tanpa Pengrcualian (WTP) beberapa waktu lalu.
“Terkait aset tentunya secara umum kami dari Komisi III menyampaikan dan mendorong kepada pemerintah daerah untuk melakukan tata kelola aset yang lebih tertib secara administrasi dan akuntabel,” ucap Halim kepada wartawan.
Oleh karena itu, inventarisasi ini dipandang penting karena menyangkut legalitas serta kedudukan aset yang seharusnya menjadi milik pemerintah daerah.
“Termasuk penataan aset-aset yang memang mangkrak supaya lebih diperhatikan aspek administrasinya,” beber Halim.
Dan ini pemerintah harus intens melakukan pendataan bagaimana aset-aset ini dapat dilakukan audit dan inventarisasi terhadap aset-aset yang sekiranya mangkrak ataupun selama ini tidak digunakan, dimanfaatkan dengan maksimal.
“Bahkan juga ada aset yang tidak mempunyai legalitas yang jelas. Inventarisasi ini pikir penting sehingga aset tersebut bisa tertib secara administrasi dan juga dimanfaatkan secara optimal. Karena ini kita dorong berkaitan penerimaan daerah dari sisi PAD,” ulasnya.
Hasil pengawasan DPRD Bulungan, kata dia ditemukan sejumlah aset yang belum terurus dengan maksimal salah satunya Rumah Sakit Pratama di Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan.
Dengan keterbatasan pemerintah daerah pasti ada aset-aset yang mangkrak, salah satunya dapat dilihat RS Pratama di Kecamatan Bunyu.
“Saat ini berdasarkan hasil pemeriksaan, dikatakan mangkrak. Nah itu bagaimana dari pemerintah daerah. Hal inilah yang kami dorong soal status dan legalitasnya karena pembangunanya mengunakan anggaran Negara,” tandasnya.(*)
