TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar rapat strategis untuk mengevaluasi efektivitas intervensi penanggulangan kemiskinan yang selama ini berjalan.
Evaluasi dilakukan menyusul temuan bahwa anggaran besar belum mampu menurunkan angka kemiskinan secara signifikan.
Kepala Bappeda dan Litbang Kaltara, Bertius menegaskan bahwa pendekatan berbasis by name by address wajib diprioritaskan agar setiap bantuan benar-benar menyasar individu atau keluarga yang masuk kategori miskin.
“Program tidak boleh lagi bersifat umum dan hanya menghabiskan anggaran tanpa menyentuh langsung penerima yang tepat,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan fakta bahwa sektor pertanian yang menyerap banyak tenaga kerja justru berada di wilayah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Hal ini menjadi indikator ketidaksinkronan antara penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan.
Dengan total anggaran intervensi sebesar Rp 239 miliar pada tahun 2025, pemerintah menilai perlunya perbaikan pola belanja agar hasilnya lebih terasa oleh masyarakat khususnya bagi mereka yang membutuhkan di Kaltara.
Pemprov Kaltara, melalui Bappeda dan Litbang juga tidak mendapatkan insentif fiskal dari Kementerian Keuangan lantaran belanja daerah dinilai tidak berkualitas dan belum mampu mengurangi kemiskinan secara signifikan.(*)
