TANJUNG SELOR — Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala menyebutkan tahun 2025 menjadi momentum strategis bagi Indonesia dalam memperkuat upaya pengentasan kemiskinan.
Hal itu disampaikan ada dua Instruksi Presiden Inpres Nomor 4 dan Inpres Nomor 8 Tahun 2025 yang menjadi landasan utama yang menekankan pentingnya ketepatan sasaran dan integrasi data guna memastikan bantuan benar-benar menyentuh kelompok yang membutuhkan.
Wagub Kaltara menegaskan, SIKOMPAS Kaltara, sebuah inisiatif bernama lengkap Sinergi dan Kolaborasi Multi Poverty Alleviation Subject.
Program ini dipaparkan oleh Kepala Bappeda Litbang Kaltara, Bertius, sebagai bentuk respons terhadap tren penurunan kemiskinan yang belum cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
Data yang ditampilkan menunjukkan tantangan besar di depan mata. Pada 2024, angka kemiskinan Kaltara masih berada di 6,32 persen. Meski turun menjadi 5,54 persen pada Maret 2025, capaian tersebut belum mampu mengejar target RPJMD 2025–2029 yang menargetkan angka 2,90 persen pada 2030.
Bertius memaparkan bahwa persoalan kemiskinan tak lagi sekadar urusan ekonomi. “Ada persoalan struktural seperti akurasi data, lemahnya integrasi program pemberdayaan, hingga minimnya data spasial dan sosial-ekonomi terintegrasi,” ucapnya.
Oleh karena itu, maka Melalui SIKOMPAS Kaltara, pemerintah ingin membangun ruang kolaborasi yang mempertemukan pemerintah daerah, instansi vertikal, dunia usaha, lembaga swadaya, perbankan, hingga kampus semua bergerak dalam satu arah: mempercepat penghapusan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.
Lewat pertemuan lintas sektoral, kata dia tidak hanya menjadi pertemuan biasa melainkan menjadi simbol komitmen bersama bahwa pengentasan kemiskinan adalah kerja kolektif.
“Bahwa soal kesejahteraan warga Kaltara harus dirasakan merata oleh seluruh masyarakat, tanpa terkecuali,” bebernya.(*)
