TARAKAN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) menegaskan komitmennya untuk mempertahankan predikat Akreditasi Paripurna yang telah diraih RSUD dr. H. Jusuf SK Tarakan.
Komitmen itu disampaikan setelah rangkaian Survei Akreditasi Rumah Sakit resmi berakhir pada Selasa (29/9/2026).
Survei yang berlangsung selama beberapa hari ini dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna (LARS DHP). Seluruh rangkaian survei berjalan lancar dan menjadi bagian dari proses evaluasi terhadap mutu pelayanan serta keselamatan pasien di rumah sakit.
Pelaksana Tugas (PLT) Direktur RSUD dr. H. Jusuf SK, dr. Budy Azis menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran rumah sakit Jusuf SK yang telah mempersiapkan proses akreditasi sejak 2025 lalu.
“Terima kasih kepada seluruh jajaran yang sudah bekerja keras mempersiapkan akreditasi sejak tahun 2025 hingga sekarang,” ujar Budy.
Proses akreditasi, kata Budy tidak semata-mata menjadi agenda administratif rumah sakit. Lebih dari itu, akreditasi menjadi momentum untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat terus memenuhi standar mutu dan keselamatan pasien.
Budy juga menyampaikan apresiasi kepada tim surveior LARS DHP yang telah memberikan pendampingan sejak tahap bimbingan teknis, simulasi hingga pelaksanaan survei berakhir.
“Saya berharap hasil survei nantinya dapat menjadi pijakan bagi RSUD dr. H. Jusuf SK untuk terus mempertahankan predikat Akreditasi Paripurna, sekaligus memperbaiki berbagai aspek pelayanan yang masih perlu diperkuat,” harapnya.
Ia mengatakan, dukungan pemerintah daerah tetap diperlukan, terutama dalam menindaklanjuti catatan dan rekomendasi yang disampaikan tim surveior.
“Bagaimana kita ingin dilayani, seperti itulah kita harus melayani pasien,” kata Budy.
Sementara itu, Ketua Tim Surveior LARS DHP, dr. Raden Gunawan Effendi, mengapresiasi jajaran RSUD dr. H. Jusuf SK yang telah mengikuti seluruh rangkaian survei dengan baik.
Ia menekankan, keberlanjutan mutu pelayanan rumah sakit membutuhkan sinergi seluruh unsur, mulai dari pemerintah daerah sebagai pemilik rumah sakit, dewan pengawas, manajemen, tenaga kesehatan hingga seluruh civitas hospitalia.
“Semua harus saling mendukung. Pemprov sebagai pemilik rumah sakit juga punya peran penting agar pelayanan kepada pasien dapat berjalan dengan baik,” ujar Raden.
Menurut Raden, predikat Akreditasi Paripurna tidak hanya berkaitan dengan terpenuhinya standar pelayanan medis. Penilaian juga mencakup berbagai aspek penyelenggaraan rumah sakit.
Aspek tersebut antara lain manajemen, keuangan, sumber daya manusia, tenaga medis dan keperawatan, sarana dan prasarana, perizinan, hubungan dengan BPJS dan pihak ketiga, hingga kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Karena itu, dukungan pemerintah daerah sebagai pemilik rumah sakit tetap dibutuhkan, khususnya ketika rumah sakit membutuhkan penguatan dari sisi SDM, tenaga medis, perawat, sarana dan prasarana maupun kebutuhan penunjang lainnya.
“Ketika rumah sakit sudah mandiri, pemerintah daerah bisa lebih banyak melakukan pengawasan. Tetapi selama masih membutuhkan dukungan, peran pemerintah sebagai pemilik tetap penting,” katanya.
Raden juga mengingatkan agar akreditasi tidak berhenti pada pemenuhan standar dan kelengkapan dokumen. Hasil survei harus menjadi dasar bagi rumah sakit untuk melakukan evaluasi secara berkelanjutan.
Menurutnya, peningkatan kualitas pelayanan harus berjalan seiring dengan inovasi agar rumah sakit mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mengikuti perkembangan pelayanan kesehatan.
“Pelayanan harus sesuai standar dan aturan. Setelah itu, terus lakukan inovasi agar rumah sakit tidak tertinggal,” ujarnya.
Setelah seluruh rangkaian survei berakhir, RSUD dr. H. Jusuf SK selanjutnya menunggu hasil penilaian dari LARS DHP.(*/ns)
