TANJUNG SELOR – Wakapolda Kalimantan Utara (Kaltara), Brigjen Pol. Yusuf, menghadiri sekaligus membuka kegiatan penelitian strategis yang digelar Tim Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Polri.
Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Rupatama Bharadaksa Mapolda Kaltara dan dihadiri oleh Pejabat Utama (PJU) Polda Kaltara.
Riset komprehensif dari Mabes Polri ini dipimpin oleh Kombes Pol. A. Widihandoko selaku Ketua Tim (Katim).
Turut hadir sebagai narasumber eksternal yakni Pembina Utama Moch. Nurhasim dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta Pembina TK. I Budi Triyanto selaku Sekretaris Tim.
Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini menyoroti dua tema besar yang menjadi atensi strategis nasional. Tema pertama berfokus pada optimalisasi pelaksanaan fungsi pemberantasan tindak pidana korupsi di kewilayahan ditinjau dari aspek sumber daya, mindset personel, dan kelembagaan.
Sementara tema kedua membahas penguatan peran eksternal Polri, yakni optimalisasi peran Polri dalam mendukung program Makanan Bergizi Gratis (MBG) guna pemenuhan gizi penerima manfaat dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Dalam sambutannya, Wakapolda Kaltara Brigjen Pol. Yusuf menegaskan bahwa data dan perspektif dari wilayah hukum Polda Kaltara sangat penting sebagai dasar penyusunan kebijakan institusi ke depan. Terlebih, Kalimantan Utara merupakan wilayah dengan karakteristik khusus yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.
“Pemberantasan korupsi di kewilayahan memerlukan kesiapan sumber daya yang matang, kelembagaan yang kuat, serta yang paling utama adalah mindset atau integritas personel yang kokoh,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan komitmen Polda Kaltara dalam mendukung program prioritas pemerintah terkait ketahanan sosial, termasuk program Makanan Bergizi Gratis.
“Polri berkomitmen penuh mengawal stabilitas distribusi program Makanan Bergizi Gratis agar tepat sasaran hingga ke wilayah pelosok dan perbatasan. Ini merupakan investasi jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045,” tambahnya.
Melalui kegiatan penelitian dan Focus Group Discussion (FGD) ini, Puslitbang Polri diharapkan mampu menghimpun data riil, kendala lapangan, serta aspirasi dari satuan kewilayahan. Hasilnya akan diformulasikan menjadi rekomendasi ilmiah berbasis data (evidence-based policy) guna meningkatkan kualitas pelayanan, penegakan hukum, serta memperkuat peran sosial Polri di tengah masyarakat.(*)
