TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) memproyeksikan Pendapatan Daerah sebesar Rp2,201 triliun dan Belanja Daerah sebesar Rp2,231 triliun dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD Tahun Anggaran 2027. Arah kebijakan anggaran akan difokuskan pada program yang produktif dan memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., saat menghadiri Rapat Paripurna ke-16 Masa Persidangan III Tahun 2026 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltara di Ruang Rapat Lemlai Suri, Selasa (18/8/2026).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kaltara, H. Achmad Djufrie, S.E., M.M., dengan agenda penyampaian Nota Pengantar Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kaltara Tahun Anggaran 2027.
Gubernur Zainal menjelaskan, penyusunan KUA-PPAS 2027 mengacu pada Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal, serta memperhatikan rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kaltara Tahun 2027. Kebijakan tersebut diarahkan untuk mendukung tema “Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat”.
“Setiap program harus produktif dan memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat,” kata Zainal.
Selain pendapatan dan belanja daerah, Pemprov Kaltara memproyeksikan Pembiayaan Netto sebesar Rp30 miliar yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
Ia menegaskan, belanja daerah akan menerapkan prinsip _money follows program._ Artinya, pengalokasian anggaran diarahkan pada program yang memiliki manfaat nyata dan mendukung pencapaian prioritas pembangunan.
Alokasi anggaran juga akan difokuskan pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk urusan wajib pelayanan dasar serta diselaraskan dengan program prioritas pembangunan nasional.
Kebijakan tersebut disusun di tengah kinerja ekonomi Kaltara yang menunjukkan tren positif. Pada Triwulan I-2026, ekonomi Kaltara tumbuh 5,23 persen secara year-on-year, dengan sektor konstruksi menjadi sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi.
Sementara itu, inflasi Kaltara pada Juli 2026 tercatat 2,00 persen, sedangkan tingkat kemiskinan pada Maret 2026 berhasil ditekan menjadi 5,18 persen.
Untuk 2027, Pemprov Kaltara menetapkan sejumlah target makro, yakni pertumbuhan ekonomi 5,6 persen, tingkat kemiskinan 4,20 persen, tingkat pengangguran terbuka 3,72 persen, serta Indeks Modal Manusia sebesar 0,58.
Target tersebut akan didukung melalui delapan program unggulan daerah, yaitu pengembangan sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, pembangunan kawasan perbatasan, peningkatan produktivitas ekonomi kerakyatan, pengembangan pangan dan agribisnis, pembangunan ekonomi hijau dan biru, pengembangan pariwisata dan budaya, akselerasi konektivitas antar wilayah, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dan inovatif.
Zainal berharap pembahasan KUA dan PPAS 2027 bersama DPRD Kaltara dapat menghasilkan kesepakatan anggaran yang benar-benar menjawab kebutuhan
Melalui arah kebijakan tersebut, Pemprov Kaltara menargetkan APBD 2027 tidak sekadar menjadi instrumen pembiayaan pemerintahan, tetapi menjadi penggerak peningkatan pelayanan dasar, ekonomi masyarakat, konektivitas dan kesejahteraan di seluruh wilayah Kaltara.(*)
