TANJUNG SELOR – Arah kebijakan pembangunan Kalimantan Utara pada 2027 diproyeksikan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), pembangunan infrastruktur, transformasi ekonomi hingga penguatan tata kelola pemerintahan.
Hal tersebut tergambar dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kaltara Tahun Anggaran 2027.
Dalam rancangan tersebut, sejumlah prioritas pembangunan diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat daya saing daerah.
Ada empat prioritas utama yang ditetapkan meliputi peningkatan kualitas SDM, pengembangan infrastruktur, transformasi ekonomi serta tata kelola pemerintahan.
Ketua DPRD Kaltara H. Achmad Djufrie mengatakan, pembahasan KUA-PPAS 2027 harus dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
Menurutnya, besaran anggaran bukan satu-satunya hal yang menjadi perhatian DPRD. Yang lebih penting adalah memastikan setiap kebijakan anggaran memiliki manfaat nyata dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“Yang paling penting adalah bagaimana anggaran yang disusun ini benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung program prioritas pembangunan daerah,” kata Achmad Djufrie.
Selain empat prioritas pembangunan tersebut, arah kebijakan 2027 juga mencakup pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan, penguatan ekonomi daerah serta pelestarian lingkungan.
Ditegaskan, DPRD Kaltara akan mencermati setiap program yang diusulkan agar selaras dengan kemampuan fiskal daerah. Ia mengingatkan agar perencanaan belanja tidak dibuat melebihi kapasitas keuangan yang tersedia.
“Kita akan melihat secara detail kemampuan keuangan daerah, kemudian kita sesuaikan dengan prioritas dan kebutuhan pembangunan. Jangan sampai perencanaan anggaran tidak sejalan dengan kemampuan daerah,” ujarnya.
Dalam proyeksi pada infografis KUA-PPAS 2027 di website resmi DPRD Kaltara, pendapatan daerah tercatat sebesar Rp 4,55 triliun yang bersumber dari pendapatan asli daerah, dana transfer serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Sementara belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp 5,10 triliun, yang mencakup belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.
Sementara dari sisi target makro pembangunan, Kaltara pada 2027 diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi pada kisaran 6,5 hingga 7,5 persen. Tingkat kemiskinan ditargetkan berada di bawah 5 persen, sedangkan tingkat pengangguran ditargetkan kurang dari 4 persen.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga ditargetkan meningkat hingga mencapai 76,00. Achmad Djufrie menilai setiap program yang nantinya masuk dalam APBD harus memiliki ukuran manfaat yang jelas.
Karena itu, proses pembahasan bersama Pemerintah Provinsi Kaltara akan menjadi bagian penting untuk memastikan anggaran benar-benar diarahkan kepada program prioritas.
Dikatakan, setiap program yang nanti masuk dalam APBD harus jelas manfaatnya, bukan hanya dari sisi perencanaan, tetapi juga bagaimana dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat.(*)
