TANJUNG SELOR — DPRD Kabupaten Bulungan menggelar Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan III Tahun 2025 pada Jumat (28/11/2025).
Agenda rapat membahas pandangan akhir fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2026 serta empat Raperda Kabupaten Bulungan tahun 2026.
Pandangan akhir Fraksi Gerindra disampaikan oleh Ketua Fraksi, Lausa Laida. Dalam paparannya, Lausa menyoroti strategi Pemerintah Kabupaten Bulungan dalam menarik investor.
Fraksi Gerindra menilai pemerintah daerah telah mengambil langkah konkret dengan memanfaatkan Proyek Strategis Nasional (PSN), seperti Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI).
Menurutnya, keberadaan KIHI dan pembangunan smelter aluminium menjadi daya tarik besar yang mampu menghasilkan efek berganda bagi sektor investasi lainnya.
“Pelayanan perizinan yang efisien juga penting, termasuk optimalisasi Mal Pelayanan Publik untuk mempermudah proses perizinan bagi investor,” ujar Lausa.
Fraksi Gerindra turut mendorong digitalisasi layanan perizinan agar lebih cepat dan efektif, pemberian insentif fiskal, serta keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Selain itu, fraksi meminta agar investor diberikan waktu yang memadai dalam penyelesaian kewajiban pajak.
Dalam hal pemberdayaan masyarakat, Fraksi Gerindra menilai keterlibatan penduduk lokal di sekitar kawasan industri penting untuk penyediaan tenaga kerja, hunian, serta kebutuhan konsumsi karyawan.
“Fraksi Gerindra mengapresiasi upaya pemerintah yang terus melakukan langkah terbaik demi kemajuan Kabupaten Bulungan,” katanya.
Terkait sengketa lahan masyarakat Desa Mangkupadi (Kampung Baru) dengan PT BCAP, Gerindra meminta pemerintah segera mengambil tindakan tegas mengingat persoalan ini telah berlarut tanpa kejelasan.
Pada aspek infrastruktur, Gerindra mendorong percepatan pembangunan dan perbaikan jalan desa yang dinilai vital bagi akses masyarakat, terutama jalan poros penghubung Kecamatan Tanjung Palas Utara–Tanjung Palas Tengah, termasuk jalan menuju desa Karang Agung, Kelubir, dan Silva Rahayu.
Fraksi Gerindra juga mengapresiasi progres pembangunan jalan poros Tanah Kuning dari Kilometer 12 menuju Tanjung Agung, namun mengingatkan pemerintah untuk memastikan pengawasan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya maksimal.
Dalam sektor pendidikan, Fraksi Gerindra meminta pemerintah segera memperbaiki sekolah-sekolah yang bangunannya sudah tidak layak agar tidak mengganggu proses belajar mengajar. Selain itu, fraksi ini mendorong optimalisasi kendaraan operasional Dinas Sosial yang dinilai masih kurang mendukung kelancaran distribusi layanan sosial hingga wilayah pelosok. (*)
