TANJUNG SELOR – DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) mengusulkan agar pemerintah memberikan afirmasi kepada putra-putri daerah dalam proses penerimaan peserta didik baru di SMA Unggul Garuda Baru.
Usulan tersebut dinilai penting agar keberadaan sekolah unggulan nasional itu juga memberikan manfaat bagi masyarakat di Kalimantan Utara.
Hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi I DPRD Kaltara, H. Hamka, ia mengatakan hingga saat ini proses seleksi SMA Unggul Garuda masih dilakukan melalui mekanisme nasional tanpa adanya kuota khusus bagi calon siswa asal Kalimantan Utara.
Kondisi itu membuat seluruh peserta harus bersaing dengan pelajar dari berbagai provinsi di Indonesia.
Menurutnya, pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan afirmasi berupa kuota lokal agar kesempatan siswa asal Kaltara untuk diterima menjadi lebih besar. Ia mengusulkan alokasi sekitar 40 hingga 50 persen dari total daya tampung sekolah diperuntukkan bagi putra-putri di daerah.
“Kita ingin anak-anak Kalimantan Utara menjadi prioritas. Paling tidak ada kuota khusus sekitar 40 sampai 50 persen untuk putra daerah,” ujar Hamka.
Ia menilai usulan tersebut bukan tanpa alasan. Sebab, kualitas sumber daya pendidikan di setiap daerah masih berbeda. Jika seluruh proses seleksi hanya mengacu pada persaingan nasional, maka siswa dari daerah perbatasan seperti Kalimantan Utara berpotensi kalah bersaing dengan daerah yang memiliki fasilitas pendidikan lebih maju.
“Kalau semuanya berdasarkan hasil tes secara nasional, tentu kemampuan anak-anak kita berbeda dengan daerah yang fasilitas pendidikannya lebih lengkap. Karena itu perlu ada kebijakan yang menyesuaikan kondisi daerah,” katanya.
Hamka menegaskan, kebijakan afirmasi tersebut tidak dimaksudkan untuk menurunkan standar kualitas penerimaan siswa. Sebaliknya, langkah itu menjadi bentuk keberpihakan pemerintah agar masyarakat lokal juga memperoleh kesempatan menikmati keberadaan SMA Unggul Garuda.
Ia mengakui penerimaan peserta didik untuk tahun ajaran 2026/2027 telah selesai dilaksanakan sehingga usulan tersebut belum dapat diterapkan. Namun, ia berharap kebijakan itu dapat menjadi bahan evaluasi untuk proses penerimaan pada tahun ajaran yang akan datang.
“Kita berharap ke depan ada perlakuan khusus bagi siswa-siswa kita. Jangan seluruh kuota diperebutkan secara nasional, tetapi ada bagian yang memang diprioritaskan untuk putra daerah,” tegasnya.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Hamka meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara segera melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat. Menurutnya, dukungan pemerintah daerah sangat diperlukan agar usulan pemberian kuota lokal dapat dipertimbangkan sebagai kebijakan resmi.
“Kami berharap pemerintah provinsi bisa menyampaikan aspirasi ini kepada pemerintah pusat. Tujuannya agar putra-putri Kalimantan Utara memiliki peluang yang lebih besar untuk mengenyam pendidikan di SMA Unggul Garuda,” pungkasnya.(*)
