TANJUNG SELOR – Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kabupaten Bulungan mengingatkan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan tidak semata-mata diukur dari keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Lebih dari itu, pemerintah daerah dituntut memastikan setiap anggaran yang dikelola mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Pandangan tersebut disampaikan Ketua Fraksi Golkar DPRD Bulungan, Mansyah, saat menyampaikan pandangan umum fraksi dalam Rapat Paripurna DPRD dengan agenda penyampaian pandangan fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2025.
Dalam kesempatan itu, Fraksi Golkar memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Bulungan yang kembali berhasil mempertahankan opini WTP dari BPK RI selama tujuh tahun berturut-turut. Capaian tersebut dinilai sebagai bukti pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan sesuai standar akuntansi pemerintahan.
Meski demikian, Mansyah menegaskan bahwa opini WTP tidak dapat dijadikan satu-satunya indikator keberhasilan pembangunan daerah. Menurutnya, masyarakat lebih membutuhkan hasil pembangunan yang dapat dirasakan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari.
“Opini WTP menunjukkan laporan keuangan telah disusun sesuai ketentuan. Namun keberhasilan yang sesungguhnya adalah ketika APBD mampu memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Fraksi Golkar menilai keberhasilan penggunaan APBD harus tercermin melalui peningkatan kualitas infrastruktur, seperti jalan dan jembatan yang semakin baik, pelayanan kesehatan dan pendidikan yang lebih optimal, terbukanya lapangan kerja baru, berkembangnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), meningkatnya pendapatan masyarakat, serta menurunnya angka kemiskinan.
Selain itu, pemerataan pembangunan hingga ke desa-desa dan wilayah terpencil juga dinilai menjadi indikator penting dalam mengukur efektivitas pelaksanaan anggaran daerah.
Di sisi lain, Fraksi Golkar tetap memberikan apresiasi atas berbagai upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas belanja daerah, mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mempercepat penyerapan anggaran, serta mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Bulungan.
Meski demikian, Golkar meminta pemerintah daerah terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program agar perencanaan yang telah disusun benar-benar selaras dengan realisasi di lapangan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.
Menurut Mansyah, evaluasi secara menyeluruh diperlukan untuk memastikan setiap program yang dibiayai APBD benar-benar efektif, efisien, dan memiliki dampak nyata terhadap pembangunan daerah.
“Kami berharap evaluasi terhadap program yang kami anggap kurang produktif dilakukan secara objektif agar tidak lagi terdapat kegiatan yang menyerap anggaran besar tetapi minim manfaat bagi masyarakat,” tandasnya.(*)
