TANJUNG SELOR- Pemerintah Kabupaten Bulungan memastikan jika Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi seluruh ASN, termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak mengalami gangguan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.
Kepastian itu disampaikan Bupati Syarwani saat melaunching SAKTI IKD (Strategi Aktivasi dan Pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital) sekaligus penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pemanfaatan identitas kependudukan digital untuk pelayanan publik di Kabupaten Bulungan di Gedung Inspektorat, kemarin.
Bupati menyampaikan jika pemerintah daerah tetap berkomitmen menjaga kesejahteraan aparatur, sekaligus memastikan pengelolaan anggaran berjalan efisien dan tepat sasaran.
“Insya Allah TPP aman dan tidak terganggu. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua,” ujarnya.
Bupati menerangkan tahun 2026 Pemda Bulungan tetap melakukan berbagai langkah efisiensi anggaran meski tak akan mengganggu TPP.
Ditegaskan bahwa, setiap belanja pemerintah harus kembali pada prinsip prioritas dan kebermanfaatan publik.
Beberapa langkah efisiensi yang disorot antara lain, pengurangan belanja rutin, termasuk kegiatan rapat dengan peserta terbatas agar tidak perlu diberi anggaran konsumsi berlebih.
”Cukup air minum atau kebutuhan dasar lainnya,”ujarnya.
Termasuk pembatasan perjalanan dinas, dengan melihat skala prioritas dan urgensi kegiatan.
Penundaan sejumlah pengadaan, seperti unit kendaraan yang masih layak pakai, sehingga anggaran dapat dialihkan untuk belanja publik dan belanja modal yang lebih langsung dirasakan masyarakat.
Arah Anggaran: Lebih Banyak untuk Publik
Bupati memastikan anggaran dari belanja internal ke belanja publik disebut sebagai upaya memperkuat pembangunan daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Kita melihat mana yang bisa ditunda dan mana yang harus didahulukan. Prinsipnya, efisiensi dilakukan tanpa mengurangi pelayanan, dan lebih banyak anggaran kita dorong untuk kepentingan masyarakat,” tandasnya.(*)
