TANJUNG SELOR — Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menegaskan bahwa pemerataan pembangunan di seluruh wilayah di Kaltara tidak dapat tercapai tanpa peningkatan konektivitas antarwilayah, terutama menuju daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Kepala Bappeda dan Litbang Kaltara, Bertius, mengatakan bahwa wilayah perkotaan masih menjadi pusat aktivitas ekonomi. Karena itu, akses menuju daerah 3T harus diperkuat agar distribusi barang pokok dan bahan baku semakin merata bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Jika akses jalan terbatas, harga kebutuhan di wilayah 3T pasti lebih tinggi. Ini yang ingin kita tekan,” ujarnya, belum lama ini.
Sejumlah langkah telah ditempuh Pemprov Kaltara, termasuk pembangunan jalan menuju Krayan dan kawasan perbatasan yang menjadi jalur utama mobilitas masyarakat dan logistik.
Selain itu, program Subsidi Ongkos Angkut (SOA) juga terus digulirkan untuk menekan disparitas harga di daerah terpencil.
Bertius menegaskan bahwa SOA hanya menjadi solusi jangka pendek. Arah pembangunan jangka panjang tetap fokus pada penyediaan akses jalan dan transportasi reguler yang berkelanjutan.
“Tujuan kita adalah konektivitas permanen, bukan bantuan sementara,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah kabupaten dan kota turut memperkuat peran masing-masing dalam menangani persoalan wilayah 3T sehingga pembangunan tidak timpang tindih.
Pemerintah provinsi juga terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat lewat program strategis di kawasan perbatasan, diharapkan itu bisa mendapat dukungan anggaran bagi kemajuan daerah.(*)
