TANJUNG SELOR – Bupati Bulungan Syarwani menegaskan komitmen daerahnya dalam memperkuat aksi iklim nasional. Hal itu disampaikannya saat Pembukaan dan Pleno Forum Nasional Pekan Iklim 2025 di Bali, Senin (25/8/2025).
Forum yang mempertemukan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, hingga masyarakat sipil itu disebut sebagai momentum penting untuk mempercepat transisi menuju pembangunan berkelanjutan.
“Kalau bicara inisiatif daerah dan partisipasi komunitas, kami paham bahwa membangun Bulungan tidak bisa hanya dengan pemerintah. Banyak pihak yang harus dilibatkan. Tidak cukup sekadar konsep pentahelix, tetapi ruang partisipasi harus benar-benar dibuka,” ujar Syarwani.
Menurutnya, Pemkab Bulungan mengusung tagline BISA sebagai spirit pembangunan daerah. BISA merupakan singkatan dari Berdaulat, Inklusif, Sinergi, dan Adaptif.
“BISA menjadi pintu bagi semua pemangku kepentingan agar bisa menjadi mitra daerah. Spirit ini juga menjadi semangat bagi seluruh masyarakat, khususnya ASN di Bulungan,” tambahnya.
Komitmen itu diwujudkan melalui perlindungan dan pengakuan masyarakat hukum adat (MHA) yang hidup di sekitar kawasan hutan. Syarwani menyebut sudah ada dua surat keputusan (SK) Bupati terkait pengakuan komunitas adat.
“Alhamdulillah, Bulungan telah mengeluarkan SK pengakuan bagi MHA Punan Batu Benau di Desa Sajau, Kecamatan Tanjung Palas Timur, dan MHA Punan Tugung di Desa Bunau, Kecamatan Sekatak,” ungkapnya.
MHA Punan Batu Benau bahkan mendapat Penghargaan Kalpataru 2024 kategori Penyelamat Lingkungan, berkat komitmen warga menjaga hutan seluas hampir 4.000 hektare tanpa membuka lahan, melainkan tetap berpegang pada tradisi berburu dan meramu. Saat ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat (PKTHA) mulai melakukan verifikasi lapangan terhadap komunitas adat tersebut.
“Verifikasi ini penting untuk memastikan pengamanan kawasan hutan sekaligus melindungi kepentingan masyarakat adat yang sudah lama tinggal di sana,” pungkasnya.(*)
