TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menegaskan pentingnya sinkronisasi Program Kemitraan Masyarakat (PKM) dengan arah kebijakan pembangunan daerah.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah menjalankan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltara, khususnya dalam upaya menekan angka kemiskinan.
Kepala Bappeda Litbang Kaltara, Bertius, mengatakan masih banyak penerima PKM yang belum tepat sasaran, padahal tujuan utamanya adalah mendukung pengentasan kemiskinan. Ia mencontohkan, meski intervensi PKM sudah berjalan di sejumlah wilayah, masyarakat miskin tetap ditemukan.
“Kalau PKM sudah intervensi, tapi orang miskin masih ada, berarti belum tepat sasaran. Ini yang perlu kita evaluasi, agar benar-benar sesuai dengan target RPJMD,” ujarnya.
Menurutnya, perusahaan tidak sepenuhnya bisa disalahkan karena persoalan utama terletak pada ketersediaan data masyarakat miskin yang belum akurat. Oleh sebab itu, Pemprov Kaltara berkomitmen menyiapkan data yang lebih lengkap dan valid sebagai dasar pelaksanaan program oleh perusahaan.
“Kalau pemerintah kasih data, jelas targetnya siapa. Perusahaan tinggal melaksanakan. Dengan begitu, program akan tepat sasaran dan mendukung indikator RPJMD,” tegasnya.
Bertius menambahkan, pola intervensi PKM saat ini seperti pengguliran kambing, memang memiliki keterbatasan karena mensyaratkan penerima harus punya lahan untuk menanam jagung sebagai pakan.
Kondisi ini dianggap belum sepenuhnya menjangkau masyarakat miskin tanpa lahan. “Mereka juga harus dipikirkan bentuk intervensi lain. Kalau tidak bisa dapat kambing, mungkin bisa diberi pekerjaan lain. Intinya, manfaat tetap ada dan mendukung capaian pengentasan kemiskinan,” jelasnya.
Pemerintah berencana mengidentifikasi lebih luas perusahaan-perusahaan yang memiliki PKM. Namun sebelum turun ke lapangan, Gubernur Kaltara mengarahkan agar komitmen perusahaan dipastikan lebih dulu di tingkat pusat. Dengan begitu, program yang dijalankan di daerah tidak terhambat oleh kebijakan internal perusahaan.(rdk)
