TANJUNG SELOR – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan DPRD Bulungan meminta Pemerintah Kabupaten Bulungan memperkuat sistem pengawasan dalam pelaksanaan proyek pembangunan daerah.
Permintaan tersebut disampaikan setelah Fraksi PDI Perjuangan mencermati masih adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait kekurangan volume pekerjaan fisik, ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan spesifikasi kontrak serta lemahnya pengendalian dan pengawasan terhadap sejumlah proyek pemerintah.
Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bulungan, Halim Perdana Kusuma, menegaskan bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang berhasil dipertahankan Pemerintah Kabupaten Bulungan merupakan capaian yang patut diapresiasi.
Namun, menurutnya, WTP tidak boleh dimaknai bahwa seluruh pelaksanaan pembangunan telah berjalan tanpa persoalan.
“Opini WTP tidak boleh dimaknai sebagai ukuran bahwa seluruh pelaksanaan pembangunan telah berjalan tanpa permasalahan. Di balik capaian tersebut, masih terdapat sejumlah temuan BPK yang harus menjadi perhatian serius,” katanya.
Ia menilai temuan terkait pekerjaan fisik harus menjadi perhatian seluruh perangkat daerah, khususnya organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab sebagai pengguna anggaran maupun pengguna barang dan jasa.
Pasalnya, pembangunan infrastruktur yang dibiayai melalui APBD merupakan amanah masyarakat yang harus dilaksanakan dengan kualitas terbaik, tepat mutu, tepat volume dan tepat waktu.
Untuk itu, Fraksi PDI Perjuangan mendorong pemerintah daerah memperkuat fungsi pengawasan pada setiap tahapan pelaksanaan proyek. Pengawasan tersebut dinilai perlu dilakukan secara berjenjang, mulai dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), konsultan pengawas hingga Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melalui Inspektorat.
“Pengawasan yang efektif dan berjenjang diharapkan mampu meminimalkan potensi penyimpangan, meningkatkan kualitas hasil pembangunan, serta memastikan setiap rupiah yang bersumber dari APBD memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat,” jelasnya.
Selain persoalan pekerjaan fisik, Fraksi PDI Perjuangan juga menegaskan pentingnya penyelesaian tindak lanjut atas seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.
Menurut Halim, tindak lanjut tersebut harus menjadi salah satu prioritas Pemerintah Kabupaten Bulungan agar persoalan yang ditemukan dalam pemeriksaan tidak terus berulang pada tahun-tahun berikutnya.
Tak hanya itu, Fraksi PDI Perjuangan turut menyoroti pengamanan aset daerah yang dinilai masih perlu diperkuat.
Pemerintah Kabupaten Bulungan didorong segera menuntaskan pendataan, sertifikasi dan penyelesaian sengketa aset daerah, termasuk persoalan tanah Perum Korpri.
“Pengamanan aset daerah harus menjadi perhatian agar seluruh aset tetap terlindungi dan tidak menimbulkan kerugian bagi daerah di kemudian hari,” pungkasnya.(*)
