TANJUNG SELOR – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Beperrida) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) telah merampungkan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Dokumen itu menjadi pedoman arah pembangunan daerah yang akan dijalankan Pemerintah Provinsi Kaltara pada tahun 2027 mendatang.
Kepala Beperrida Kaltara, Bertius, mengatakan penyusunan RKPD 2027 telah selesai pada Juni lalu. Dalam dokumen tersebut, pemerintah menetapkan tiga fokus utama pembangunan, yakni penguatan konektivitas wilayah, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berkarakter, serta pengembangan ekonomi bernilai tambah.
Menurut Bertius, fokus pertama diarahkan pada penguatan konektivitas antarwilayah dan intrawilayah guna mendorong pemerataan pembangunan di seluruh Kaltara.
“Harapan kita ke depan, meskipun dengan berbagai keterbatasan, paling tidak pembangunan dapat diarahkan ke kawasan-kawasan yang infrastruktur dasarnya masih relatif minim, terutama di wilayah perbatasan, pedalaman, dan pesisir. Kawasan-kawasan tersebut perlu menjadi prioritas pembangunan,” ujarnya.
Selain meningkatkan konektivitas, pembangunan infrastruktur juga diharapkan mengedepankan prinsip ramah lingkungan serta memberikan akses yang lebih baik bagi penyandang disabilitas.
“Kemudian bagaimana membangun sarana dan prasarana yang ramah lingkungan, memiliki keberpihakan kepada saudara-saudara kita penyandang disabilitas, serta memastikan pembangunan daerah terintegrasi dengan program pemerintah pusat,” katanya.
Fokus kedua adalah peningkatan kualitas SDM yang berkarakter. Bertius menjelaskan, pembangunan manusia tetap menjadi perhatian utama melalui peningkatan akses dan mutu pendidikan, pelayanan kesehatan, serta penguatan akuntabilitas kinerja pemerintahan.
Tidak hanya itu, pembangunan SDM juga mencakup upaya menjaga kemajuan kebudayaan dan memperkuat harmonisasi sosial di tengah masyarakat. Menurutnya, Kalimantan Utara selama ini dikenal sebagai daerah dengan indeks kerukunan umat beragama yang tinggi sehingga kondisi tersebut perlu terus dipertahankan.
Selain itu, pemerintah juga akan memperkuat kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan, serta membangun ketahanan keluarga sebagai fondasi pembangunan manusia yang berkualitas.
Sementara itu, fokus ketiga diarahkan pada pengembangan ekonomi bernilai tambah. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan sektor-sektor unggulan, baik di bidang pangan maupun sektor strategis lainnya yang mampu meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat.
“Termasuk bagaimana potensi ekonomi biru dan ekonomi hijau dapat terus kita dorong agar mampu memberikan nilai tambah dan mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat,” jelasnya.
Di samping itu, pemerintah juga akan memperkuat daya saing sektor pariwisata, menjaga stabilitas ekonomi daerah, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, serta memperkuat upaya mitigasi terhadap dampak perubahan iklim dan risiko bencana.
Melalui tiga fokus tersebut, Pemerintah Provinsi Kaltara berharap pembangunan pada 2027 dapat berjalan lebih merata, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sekaligus memperkuat daya saing daerah menuju Kalimantan Utara sebagai beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).(*)
