TANJUJG SELOR Masalah infrastruktur jalan di Kalimantan Utara (Kaltara) kembali menjadi perhatian publik. Keluhan masyarakat, terutama dari wilayah perbatasan dan daerah terpencil, marak disuarakan melalui media sosial akibat rusaknya sejumlah ruas jalan.
Keluhan paling banyak datang dari Jalan Perbatasan menuju Kerayan di Kabupaten Nunukan dan akses dari Malinau ke Nunukan. Kondisi ini mencerminkan masih lemahnya penanganan infrastruktur dasar di wilayah tersebut.
Pemerintah Provinsi Kaltara, melalui kepala dan wakil kepala daerah, telah melakukan kunjungan langsung ke wilayah-wilayah terdampak. Hasilnya, kerusakan ditemukan pada jalan dengan status nasional, provinsi, hingga kabupaten. Oleh karena itu, penyelesaian persoalan ini membutuhkan sinergi antarlembaga, termasuk dukungan dari pemerintah pusat.
Sekretaris Komisi III DPRD Kaltara, H. Mohammad Nafis, mengungkapkan bahwa masalah jalan rusak bukan hanya terjadi di perbatasan, tapi juga di wilayah lain seperti Kabupaten Bulungan.
“Pemerintah jangan hanya fokus ke perbatasan. Jalan poros Tanah Kuning–Mangkupadi dan akses ke Kecamatan Peso juga belum ada perbaikan signifikan. Begitu juga jalan dari Tanjung Selor ke Tanah Kuning yang kondisinya rusak parah,” ujarnya.
Nafis menambahkan, meski sebelumnya sempat dijanjikan akan ada perbaikan tahun ini, kenyataannya realisasi belum terlihat. Ia menduga hal ini terkait kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat yang berdampak pada tertundanya proyek infrastruktur di daerah.
Ia juga menyoroti keterbatasan APBD Kaltara yang belum mampu menutupi kebutuhan perbaikan jalan secara menyeluruh. Meski begitu, DPRD tetap berkomitmen mendorong langkah konkret agar jalan-jalan rusak berat segera mendapat perhatian.
“DPRD akan terus mendorong percepatan perbaikan, baik dari APBN maupun sumber lain. Setidaknya, yang paling rusak bisa segera diperbaiki agar tidak mengganggu aktivitas warga,” tegasnya.
Komisi III DPRD Kaltara, kata Nafis, tengah merencanakan kunjungan lapangan untuk menginventarisasi infrastruktur yang perlu ditangani segera. Hasilnya akan diupayakan masuk dalam prioritas anggaran tahun 2026.
Ia juga berharap beberapa ruas jalan bisa segera dimasukkan dalam anggaran perubahan mendatang. “Kita dorong agar bisa diakomodasi dalam APBD perubahan,” pungkasnya.(*)
