TANJUNG SELOR – Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kaltara ke-II tahun 2026 di Kabupaten Malinau mengisahkan pengalaman pahit bagi atlet sekaligus mencoreng nama cabang olahraga (cabor) taekwondo di Kaltara.
Hal itu diduga akibat dinamika konflik internal yang tidak kunjung tuntas dan berujung pada jegal-menjegal terhadap atlet. Walhasil, Dewan Hakim Porprov II Kaltara tahun 2026 akhirnya memberikan sanksi tegas berupa tidak diakuinya hasil pertandingan dari cabang olahraga ini.
Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Nomor SKEP 01 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Cabang Olahraga Taekwondo Indonesia (TI) Pekan Olahraga Provinsi II Kalimantan Utara Tahun 2026 di Malinau, Kabupaten Malinau, Kaltara.
Dalam keputusan tersebut, terdapat dua poin yang ditetapkan.
Pertama, seluruh rangkaian kegiatan dan hasil pertandingan tidak dapat diakui dan atau disahkan sebagai hasil pertandingan pada Pekan Olahraga Provinsi II Kalimantan Utara Tahun 2026 di Malinau, Kabupaten Malinau.
Kedua, keputusan ini bersifat mutlak dan mengikat serta tidak dapat diganggu gugat. Keputusan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yakni di Malinau pada 19 November 2026.
Sebelum adanya penetapan ini, polemik bermula ketika kontingen taekwondo asal Kabupaten Tana Tidung tidak diperkenankan bertanding dengan alasan terkendala persyaratan administrasi.
Usut punya usut, hal itu diduga kuat berkaitan dengan konflik kepentingan internal sesama pelatih di cabang olahraga ini.
Polemik itu berangkat dari persoalan tidak dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) atau semacam pengakuan dari cabang olahraga taekwondo kepada salah satu dojang (nama satuan latihan) di Bulungan.
Diketahui, cabor taekwondo di Bulungan setidaknya memiliki tiga dojang dan satu unit latihan. Ketiga dojang itu antara lain Agathis Taekwondo Club (ATC) Bulungan yang berlatih di kawasan Lapangan Agatis, Tanjung Selor.
Kedua, Enggang Perkasa Taekwondo Academy (EPTA), dengan markas latihan di area Kodim Bulungan dan memiliki sekretariat resmi di Jalan Katamso, Tanjung Selor.
Ketiga, Mangkupadi Taekwondo Club (TC) yang bertempat di Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, serta memiliki unit latihan.
Berdasarkan informasi dari berbagai sumber yang dikutip media ini, antara pelatih dari Dojang Agathis dan Dojang EPTA diduga terjadi perselisihan internal. Akibatnya, SK yang diusulkan Dojang EPTA sejak tiga tahun lalu tidak kunjung diterbitkan oleh pengurus cabang olahraga ini.
Diketahui, salah satu dojang itu memiliki andil dalam kepengurusan cabor taekwondo. Sehingga, hingga tahapan keberangkatan Porprov II di Malinau, Kaltara, Dojang EPTA belum juga mengantongi SK berupa pengakuan dari cabor taekwondo.
Kondisi itulah yang membuat mereka memilih bergabung dengan kontingen Kabupaten Tana Tidung (KTT).
Namun, pada hari pelaksanaan pertandingan, diduga salah satu dojang asal Bulungan melakukan protes dan meminta kontingen taekwondo asal KTT tidak diikutsertakan dengan alasan persyaratan administrasi.
Hal inilah yang kemudian menimbulkan kegaduhan di media sosial. Salah seorang orang tua atlet dari Dojang EPTA, Albertus Baya, mengaku kecewa atas polemik internal pengurus cabor yang berdampak pada kondisi psikologis atlet, termasuk anaknya.
Di sisi lain, Albert mengapresiasi keputusan Dewan Hakim Porprov II Kaltara di Malinau. Sebagai perwakilan orang tua atlet, kata dia, selama ini dirinya juga melihat kejadian yang dialami kontingen taekwondo Kabupaten Bulungan cukup dilematis, khususnya terkait masalah keabsahan atlet dari Dojang EPTA.
“Saya melihat di sini ada kerugian yang dialami atlet-atlet dari anak-anak kami. Karena ketidakberesan sebenarnya di tingkat kepengurusan Pengcab Taekwondo Kabupaten Bulungan, khususnya dalam melegalisasi dojang-dojang yang merupakan representasi dari anak didik yang akan dilatih,” ucapnya.
Dirinya mendengar bahwa Dojang EPTA telah mengusulkan SK hampir tiga tahun terkait penetapan bahwa mereka resmi menjadi salah satu dojang taekwondo yang diakui di Kabupaten Bulungan.
“Tetapi sampai hari ini surat dari Pengcab Taekwondo Kabupaten Bulungan itu belum keluar dan dijadikan sebagai tolok ukur untuk menggagalkan keikutsertaan mereka dalam pelaksanaan Porprov II Kaltara 2026 yang Notabenenya ajang bergengsi. Saya berharap tadi ada seleksi, proses seleksi atlet taekwondo sebelum diberangkatkan mewakili kontingen Kabupaten Bulungan,” kata Albert.
Terkait masalah itu, lanjut Albert kalau memang benar bahwa Dojang EPTA belum selesai dari sisi administrasinya sebagai sebuah klub ataupun dojang tempat taekwondo, seharusnya tidak ada perekrutan yang diambil.
“Konsekuensinya kan itu dan menjadi tidak sah. Karena saya dengar prosesnya hanya penunjukan. Hal ini kan harus dibuktikan juga, apakah betul tanpa seleksi. Ini yang kita tanyakan,” kata dia mempertanyakan.
“Kalau tanpa seleksi melalui proses penunjukan, kok mereka mengambil salah satu anak didiknya dari EPTA. Padahal EPTA ini kata mereka tidak sah. Aneh juga kan diambil. Akhirnya anak itu keluar mengundurkan diri dari kontingen Kabupaten Bulungan. Dan anak itu saya dengar sekarang direkrut oleh Malinau,” sebutnya.
Dia menyayangkan, atlet yang memiliki potensi akibat kecemburuan internal dan masalah pribadi-pribadi, akhirnya berdampak kepada atlet dalam pengertian pengembangan prestasi mereka.
Albert mengaku senang mendengar adanya keputusan dari Dewan Hakim Taekwondo yang memutuskan hasil pertandingan tidak diakui.
“Saya juga senang mendengar bahwa hari ini ada keputusan dari Dewan Hakim Taekwondo itu yang memutuskan tidak diakui dan itu sebenarnya wajar dan saya mengapresiasi,” jelasnya.
Kemudian, pihaknya kemungkinan akan meminta pertanggungjawaban dan mempertanyakan keabsahan Dojang EPTA secara legalitas di Pengcab Taekwondo atau cabornya yang merupakan representasi dari KONI Kabupaten Bulungan.
“Saya sempat ketemu dengan Ketua Pengcab Taekwondo Bulungan, Andika, dan beliau menjelaskan secara umum kondisi yang ada. Namun, apa pun alasannya, yang bertanggung jawab mengeluarkan izin prinsip Dojang EPTA itu adalah ketuanya, Pak Andhika, dan sekretarisnya adalah Saudara Indra,” ucapnya.
Menurutnya, hal ini patut dipertanyakan, terutama terkait pengurusan SK Dojang EPTA yang disebut telah berlangsung selama tiga tahun. Sementara itu, menurut Sabam Alpius, izin dojang tersebut telah diurus selama tiga tahun, tetapi tidak pernah diterbitkan.
“Ada apa ini? Ini juga menjadi pertanyaan kita. Jadi, saya berharap KONI Bulungan mengambil langkah-langkah yang produktif untuk bisa secara tertib administrasi, meninjau khususnya di cabor taekwondo ini untuk melihat dinamika yang terjadi.
Karena ini berdampak pada kontingen taekwondo Kabupaten Bulungan akhirnya tidak bisa berbicara banyak, karena hari ini saya dengar Dewan Hakim Taekwondo sudah memutuskan seluruh kegiatan pertandingan taekwondo itu tidak diakui.
Media ini coba mengkonfirmasi peraoalan ini kepada Ketua Pengurus Cabang (Pengcab) Taekwondo Indonesia (TI) Kabupaten Bulungan, Andhika Masharafi namun tidak kunjung ada jawaban.
Pesan permintaan wawancara juga disampaikan kepada sekretaris Pongcab Taekwondo Bulungan, Indra namun WhatsAppnya cheklis satu. Hingga berita ini tayang diredaksi belum ada jawaban yang mereka berikan.(ns)















