TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2027 sebesar Rp 4.027.901.
Selain itu, pemerintah juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) untuk tiga sektor usaha, yakni pertanian kelapa sawit, pertambangan batu bara, serta minyak bumi dan gas alam.
Penetapan itu dilakukan setelah melalui rangkaian rapat pleno Dewan Pengupahan Provinsi Kaltara yang melibatkan tim tripartit, terdiri dari unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja yang diwakili oleh serikat pekerja.
Gubernur Kaltara, Zainal Arifin Paliwang, melalui rilis resminya menyampaikan bahwa pemerintah senantiasa mengambil posisi di tengah untuk menjembatani berbagai pandangan dari masing-masing unsur dalam proses pembahasan kebijakan pengupahan.
Menurutnya, acuan utama pemerintah tetap berpedoman pada regulasi yang berlaku, data ekonomi dari Badan Pusat Statistik (BPS), serta sejumlah pertimbangan teknis lainnya. Hal itu dilakukan guna menjaga keseimbangan antara daya beli pekerja dan keberlangsungan dunia usaha di Kaltara.
Dalam proses pembahasan, pemerintah memperhatikan sejumlah indikator ekonomi yang disampaikan BPS Kaltara. Berdasarkan pemaparan BPS, pertumbuhan ekonomi Kaltara pada periode November 2025 hingga November 2026 tercatat sebesar 5,51 persen.
Sementara itu, inflasi secara tahunan pada periode September 2025 hingga September 2026 tercatat sebesar 2,56 persen.
“Indikator ini menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam pembahasan kebijakan pengupahan dan tetap memperhatikan kondisi ketenagakerjaan serta keberlangsungan bidang usaha di Kalimantan Utara,” ucap Zainal.
Ia menjelaskan, berdasarkan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan, upah minimum dihitung menggunakan formula perhitungan upah minimum dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak (KHL).
Dalam penetapan upah minimum di Provinsi Kaltara tahun 2027, perhitungan dilakukan menggunakan formula upah minimum dengan mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.
Adapun indeks tertentu sebagaimana dimaksud memiliki rentang batas bawah 0,5 hingga paling tinggi 1. Berdasarkan hasil pembahasan dan mekanisme pengambilan keputusan dalam sidang pleno Dewan Pengupahan Provinsi Kaltara, UMP tahun 2027 ditetapkan sebesar Rp 4.027.901.
Jika dibandingkan dengan nilai kebutuhan hidup layak Provinsi Kaltara tahun 2026 yang mencapai Rp 5.198.544, besaran UMP tahun 2027 tersebut telah mencapai 77,48 persen dari nilai KHL.
Hal ini menjadi salah satu gambaran bahwa kebijakan pengupahan terus diarahkan untuk mendekatkan tingkat upah minimum dengan kebutuhan hidup layak bagi para pekerja di Kaltara.
Selain menetapkan UMP, sidang pleno Dewan Pengupahan Provinsi Kaltara juga membahas dan menyepakati besaran UMSP tahun 2027 untuk tiga sektor usaha.
Untuk sektor pertanian kelapa sawit, UMSP Kaltara tahun 2027 ditetapkan sebesar Rp 4.053.065. Kemudian sektor pertambangan batu bara sebesar Rp 4.061.619, serta sektor minyak bumi dan gas alam sebesar Rp 4.070.174.
Zainal mengatakan, seluruh keputusan yang diambil telah melalui perhitungan dan pembahasan secara matang. Pemerintah berupaya memastikan kebijakan pengupahan tetap memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja sekaligus menjaga iklim investasi di daerah.
“Pada prinsipnya, keputusan yang diambil telah dikalkulasikan secara matang agar berkeadilan dalam melindungi hak-hak pekerja, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah sehingga investasi di Kalimantan Utara tetap tumbuh dan kondusif,” ucapnya.
Terkait keputusan tersebut, Zainal mengimbau seluruh pelaku usaha maupun pekerja di Kaltara agar dapat menyikapinya dengan kepala dingin dan mengedepankan semangat kekeluargaan.
Ia berharap hasil penetapan UMP dan UMSP tahun 2027 dapat dilaksanakan dengan baik oleh seluruh pihak. Terutama bagi para pengusaha agar mematuhi ketentuan pengupahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sementara kepada seluruh pekerja, buruh, serta serikat pekerja dan serikat buruh, ia meminta agar terus menjaga komunikasi dan membangun hubungan industrial yang kondusif dengan pihak perusahaan.
“Kita ingin memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan para pekerja dan keluarganya. Kita ingin Kaltara tidak hanya tumbuh dari sisi investasi dan pembangunan fisik, tetapi juga mampu menghadirkan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat,” jelasnya.
Lebih lanjut, Gubernur juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh anggota Dewan Pengupahan Provinsi, baik dari unsur pemerintah, serikat pekerja, serikat buruh, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), akademisi, BPS, maupun seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses pembahasan penetapan upah minimum.
Ia berharap sinergi dan komunikasi antarpihak dapat terus terjaga sehingga kondusivitas hubungan industrial di Bumi Benuanta tetap terpelihara.
“Mari kita menjaga kebersamaan, menjaga komunikasi, dan kondusivitas hubungan industrial di Bumi Benuanta demi mendukung kemajuan ekonomi daerah, kesejahteraan bersama, serta mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang semakin maju, makmur, dan berkelanjutan,” pungkasnya. (ns)
















