TANJUNG SELOR – Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Bulungan dijadwalkan berlangsung pada Jumat (20/11/2026).
Rapat itu akan melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja yang tergabung dalam tim tripartit.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Distransnaker) Bulungan, Hasanuddin, mengatakan pembahasan penetapan UMK dan UMSK tersebut saat ini masih dalam tahap persiapan.
Sebelum memasuki rapat penetapan, pihaknya bersama unsur tripartit telah lebih dahulu membahas dan menyepakati tata tertib sebagai pedoman dalam proses pembahasan.
“Penetapannya belum, kemungkinan besok. Sebelumnya kita sudah membahas tata tertibnya,” kata Hasanuddin saat dikonfirmasi, Kamis (19/11/2026).
Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Industrial (HI) Distransnaker Bulungan, Puspa, menjelaskan rapat itu akan melibatkan Dewan Pengupahan Kabupaten (DPK) yang terdiri dari beberapa unsur.
Dari unsur pemerintah, di antaranya gabungan organisasi perangkat daerah (OPD) di bawah koordinasi Distransnaker, yakni Bappeda dan Litbang, DKUKMPP, Bagian Hukum Setkab Bulungan, serta Badan Pusat Statistik (BPS).
Kemudian dari unsur pengusaha melibatkan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) serta Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).
“Dan dari unsur serikat pekerja pertambangan, perkebunan, minyak dan gas,” jelasnya.
Keterlibatan tiga unsur ini menjadi bagian dari proses pembahasan sebelum penetapan besaran UMK dan UMSK Bulungan dilakukan.(ns)















