OPINI- Di akhir tulisan sebelumnya, saya menulis:
“Reformasi Birokrasi yang sesungguhnya baru akan lahir ketika birokrat kita paham betul posisinya di ruang demokrasi, serta memiliki rasa empati yang tinggi－bukan hanya demi jiwa korsa－terutama untuk memuliakan warga negara yang mereka layani”_
Di tulisan itu, kita sudah meminta birokrat berempati kepada masyarakat. Tetapi siapa yang berempati kepada birokrat? Apakah gagasan, atau bahkan imajinasi tentang empati di internal birokrasi pernah hadir di benak para birokrat?
Setiap tahun saya menyusun buku profil perkembangan kependudukan skala provinsi yang sebagian besar berisi angka-angka. Semakin lama, saya menyadari bahwa sebenarnya di balik angka-angka itu terdapat cerita tentang anak yang sedang sekolah, orang tua yang sedang mencari nafkah, orang yang sedang mencari pekerjaan, atau keluarga yang sedang berusaha bertahan hidup. Karena itu, ada satu frasa yang selalu saya pertahankan dalam buku tersebut: _humanizing-development._ Pembangunan yang memanusiakan manusia. Manusia bukan lagi objek pembangunan, melainkan ditempatkan sebagai subjeknya.
Siapa yang mengeksekusi pembangunan tersebut? Jawabannya adalah Birokrasi.
Maka, jika pembangunan ingin memanusiakan manusia, mestinya birokrasinya juga harus manusiawi. Birokrasi yang manusiawi tidak cukup dengan banner bertuliskan “Senyum, Sapa, Salam”, atau memajang Sertifikat ISO 9001:2015. Itu semua untuk masyarakat yang mereka layani. Birokrasi yang manusiawi mestinya juga memanusiakan birokrat-birokrat di dalamnya.
Selama ini, reformasi birokrasi selalu lebih fokus pada penguatan regulasi dan institusi. Sementara para birokratnya sering kali hanya dituntut untuk nurut, tanpa banyak ruang untuk bertanya tentang apa yang mereka pikirkan, rasakan, atau kehendaki.
Padahal, birokrat juga manusia yang punya kesadaran, punya kehendak bebas, dan terikat pada ruang sosial budaya tempat mereka hidup. Saking fokusnya pada penguatan aturan dan struktur, seringkali seorang birokrat lupa bahwa ia dan rakyat yang dilayaninya adalah sama-sama manusia.
Di dua tulisan saya yang berjudul ‘Keterjebakan Simbolik Akut: Patologi Birokrasi Yang Luput Disadari’ dan _’New Parkir Management_ dan Hilangnya Empati Dalam Birokrasi’, saya melihat bahwa birokrasi kita terjebak pada tahap terlihat bekerja menjadi lebih penting daripada benar-benar bekerja, dan minimnya empati di lingkungan birokrasi dilihat dari cara mereka memarkir motor!
Di tulisan Keterjebakan Simbolik, saya menyebutkan bahwa patologi itu sebagai penyimpangan struktural yang melembaga _(Institutionalized Structural-deviation)_ yang terjadi karena kebiasaan-kebiasaan kecil yang salah dan dilakukan secara terus-menerus dalam jangka waktu lama, hingga akhirnya ikut menggerus juga nilai kemanusiaan dan empati di sekitarnya.
Dua hal itu, menurut saya adalah patologi yang mestinya kita sembuhkan dulu jika ingin mereformasi sistem birokrasi kita. mungkin persoalan birokrasi kita bukan hanya tentang bagaimana birokrasi memperlakukan masyarakat. Mungkin kita juga perlu bertanya: bagaimana birokrasi memperlakukan manusia yang bekerja di dalamnya?
Namun sebelumnya, izinkan saya mengajak pembaca melipir lumayan jauh untuk melihat kondisi birokrasi kita. Yuk, mari…
Penumpukan Paradigma Birokrasi
Cerita tentang birokrasi kita ternyata tidak sesederhana dulu feodal, kemudian merdeka, lalu datang teori birokrasi _Weberian,_ kemudian semuanya menjadi rasional dan profesional. Dari kacamata sosial-kesejarahan, birokrasi Indonesia lahir berawal dari kebutuhan tenaga administrasi di era kolonial. Pemerintah kolonial merekrut golongan priyayi/ bangsawan lokal menjadi pangreh-praja _(inlandsch bestuur/ native administration),_ yaitu semacam penghubung antara pemerintah kolonial dengan rakyat pribumi.
Di era ini, terjadi modernisasi birokrasi dari yang mulanya hanya berupa jaringan para priyayi lokal (pangreh-praja) yang kurang terstruktur, berkembang menjadi ±1500 pejabat karir, dan mulai menerapkan jenjang perekrutan, pelatihan, promosi, dan spesialisasi tugas dan wewenang (Heather Sutherland, 1979).
Namun modernisasi birokrasi ini tidak terjadi di ruang sosial kosong. Ia tumbuh di atas struktur sosial yang masih kuat dipengaruhi oleh status, hierarki, dan hubungan patronase. Karena itu, modernisasi administratif tidak bisa ujug-ujug menghapus cara lama dalam memandang jabatan, kewenangan, senioritas, dan hubungan antara penguasa dengan rakyat.
Hadirnya birokrasi Weberian pun tidak mampu serta merta menghilangkan keterjebakan simbolisme akut tersebut, tetapi hanya menggesernya. Simbol-simbol itu bukan lagi semacam panji kadipaten, keris pusaka, atau mahkota raja, namun bertransformasi menjadi tanda pangkat/ jabatan, seragam, ruang kerja, tata cara berbicara, bahkan posisi nama seseorang dalam daftar hadir sebuah rapat. Rapat berulang menjadi simbol keseriusan. Apel pagi adalah simbol kedisiplinan.
Ketika birokrasi _a la_ Weber belum secara _kaffah_ dilaksanakan, hadir paradigma baru: _New Public Management (NPM)._ NPM sebenarnya ingin mengoreksi Birokrasi Weberian yang dianggap terlalu kaku, lamban, dan hierarkis. Menurut NPM, birokrasi harus sangkil dan mangkus, berorientasi hasil, punya target terukur, dan bila perlu, meniru cara perusahaan swasta bekerja. Namun, ketika ia bertemu dengan mindset feodal dan kekakuan yang belum hilang, keterjebakan simbolik itu menjebak NPM pada penerapan yang hanya formalistik. Ia berkembang menjadi pemujaan berlebihan terhadap angka-angka output. Segala hal harus bisa diukur dan dikuantifikasi.
Ketika penerapannya sekadar formalitas saja, maka angka-angka itu malah berubah menjadi tujuan. Berhasilnya acara seminar, sosialisasi, atau bimtek, diukur dari banyaknya jumah peserta dan terbitnya sertifikat peserta, foto kegiatannya banyak, dan akuntablitasnya ditandai dengan tebalnya laporan-laporan kegiatan tersebut. Soal pemahaman peserta dan dampak dari kegiatan, itu masalah nomor 62.
Setelah NPM, kemudian hadir _New Public Service_ (NPS). Paradigma ini pun merupakan koreksi terhadap NPM yang dianggap terlalu memuja angka-angka kuantitatif dan menganggap pengguna layanan publik sebatas sebagai cutomer saja. Lagi-lagi, NPS lahir ketika NPM belum sepenuhnya dipahami secara mendalam.
Ketika keterjebakan simbolik pada angka mulai menjadi kebiasaan, NPS tiba-tiba hadir dan menyalah-nyalahkan segala capaian, indikator kinerja, atau laporan-laporan yang berupa angka. NPS pun dikritik karena prinsip-prinsipnya dianggap terlalu utopis dan abstrak, sehingga susah untuk diparaktekkan di dunia nyata.
Jadi, jika boleh merangkum kondisi birokrasi Indonesia: Ia belum sepenuhnya selesai menjadi birokrasi Weberian ketika _New Public Management_ datang membawa bahasa efisiensi, kinerja, target, dan indikator. NPM belum benar-benar selesai dipahami ketika _New Public Service_ datang membawa gagasan tentang warga negara, pelayanan, partisipasi, dan kepentingan publik. Di atas semuanya, kemudian hadir digitalisasi, _good governance, agile bureaucracy,_ akal imitasi, dan berbagai istilah baru yang terus meminta birokrasi untuk kembali berubah.
Ketika paradigma baru membawa konsep baru, SOP baru, istilah baru, indikator baru, jargon baru, modul dan pelatihan baru, sertifikat baru, tapi tidak ada tambahan waktu, maka akibatnya: bukan hanya institusinya yang kebingungan, manusia-manusia yang bekerja di dalamnya pun ikut terombang-ambing tak tentu.
Birokrasi kita menjadi seperti benda mengambang tak tentu arah.
Dengan kondisi “hectic” seperti itu, tidak heran bila manusia-manusia yang bekerja di dalamnya tidak sempat memikirkan dan merenungkan gagasan soal empati. Jangankan berempati untuk orang lain, kepada sesama birokrat pun tak sempat.
Lalu, bagaimana?
(bersambung)
