TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) memperkuat koordinasi penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) menghadapi puncak risiko kebakaran yang diprediksi berlangsung pada Agustus hingga September 2026.
Langkah itu dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan dan Penanganan Puncak Karhutla yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) Republik Indonesia secara virtual, Selasa (15/9/2026).
Mewakili Gubernur Kaltara, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kaltara, H. Sapi’i mengikuti rakor dari Ruang Rapat Asisten II Kantor Gubernur Kaltara. Ia didampingi Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Kaltara, Nur Laila.
Rakor dipimpin Menko Polkam Djamari Chaniago dan dihadiri Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat, serta perwakilan BMKG, Polri, dan TNI.
Dalam arahannya, Djamari menekankan pentingnya kesamaan dan ketepatan data antarinstansi dalam penanganan Karhutla. Data mengenai luasan lahan terbakar maupun kasus yang telah ditangani perlu disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.
“Data harus segera dirangkum dengan tepat, termasuk kasus yang sudah ditangani, kemudian disampaikan kepada masyarakat,” tegas Djamhari.
Dalam rakor itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Dr. Suharyanto memaparkan perkembangan Karhutla nasional hingga 14 September 2026. Beberapa wilayah dengan luasan terbakar cukup besar antara lain Kalimantan Barat 48.535,73 hektare, Kalimantan Selatan 19.303,99 hektare, Kalimantan Tengah 15.976,10 hektare, Sumatera Selatan 6.552,31 hektare, dan Kalimantan Timur 5.761,57 hektare.
Untuk Kaltara, Karhutla tercatat sekitar 4 hektare di Desa Gunung Seriang, Kabupaten Bulungan. Hingga saat ini tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dan penanganan masih dilakukan tim gabungan di lapangan.
BNPB juga menyampaikan sejumlah kendala dalam operasi pemadaman. Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) belum dapat dilakukan secara maksimal karena minimnya pertumbuhan awan hujan dan terbatasnya jarak pandang.
Pemadaman melalui helikopter water bombing juga menghadapi kendala jarak pandang penerbangan serta munculnya titik kebakaran baru di wilayah yang cukup luas.
Dengan kondisi tersebut, satuan tugas darat menjadi tumpuan utama penanganan Karhutla. Pemerintah daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota diminta mengevaluasi sekaligus memperkuat personel dan peralatan pemadaman darat.
Saat ini masih terdapat sekitar 704,38 hektare area Karhutla nasional yang belum sepenuhnya dipadamkan.
Karena itu, penanganan membutuhkan keterpaduan seluruh unsur, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, BNPB, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI-Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api (MPA), relawan, sektor swasta hingga masyarakat.
Pemprov Kaltara terus mendorong koordinasi dan kesiapsiagaan seluruh unsur agar penanganan Karhutla dapat dilakukan secara cepat dan terpadu. Upaya pemadaman masif diperkirakan akan lebih optimal setelah hujan alami turun, yang berdasarkan prediksi BMKG diperkirakan terjadi pada awal November 2026.(ns)
