TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Menggelar Silahturahmi dan Rapat Koordinasi dengan menghadirkan forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta Organisasi Masyarakat (Ormas), Tokoh Masyarakat, dan tokoh pemuda, kemarin.
Rakor ini dilaksanakan menyikapi dinamika Nasional yang tengah berkembang sata ini. Gubernur Kaltara, Zainal A Paliwang menyampaikan menyikapi hal ini pemprov Kaltara bersikap cepat tanggap sesuai dengan pesan dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) RI dengan menghadirkan berbagai tokoh masyarakat yang ada guna menjaga kondusivitas wilayah kaltara supaya tetap aman, tentram dan damai.
“Sesuai dari Kemendagri, kita mengajak tokoh masyarakat, tokoh adat, dan ormas yang ada di kaltara untuk menjaga suasana wilayah kita tetap aman.” ujar Zainal.
Zainal menambahkan, Silahturahmi antara Pemerintah dan elemen masyarakat supaya dapat lebih tercipta tali persatuan dalam komitmen melindungi wilayah di kaltara.
“kita mengumpulkan tokoh masyarakat untuk bisa mempererat kesatuan dalam upaya bersama menjaga kaltara” tambahnya.
Upaya dalam melindungi wilayah kaltara, ia menginggatkan masyarakat supaya tidak terprovokasi dari oknum tidak bertanggung jawab serta pilah memilih informasi di media sosial.
“Berkumpul kita di sini, saya sampaikan agar kita semua untuk tidak mudah terprovokasi oleh oknum-oknum dan pintar memilih berita yang dilihat.” tegasnya.
Gubernur Zainal juga apresiasi kepada seluruh Organisasi Masyarakat, Tokoh masyarakat, serta Tokoh Adat yang hadir bersama-sama mendengar dan aktif dalam menyampaikan aspirasi serta permasalahan di masing-masing wilayah kaltara.
Menurutnya, dalam mengatasi berbagai permasalahan yang ada di kaltara, Zainal telah berupaya untuk tetap maksimal dan tidak membeda-beda prioritas dalam menyelesaikan persoalan yang ada di kaltara.
“Kami selalu memperhatikan tidak ada niatan saya untuk membeda-bedakan, hanya saja memang perlu waktu untuk di tindaklanjuti.” ucapnya.
Dengan begitu, Melalui mediasi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara perkiraan awal Oktober akan mengundang Dewan Perwalilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Komisi Lima untuk bisa hadir dan mendengar hal apa saja yang dapat dibenahi seperti infrakstur di kaltara.
“kita bersama DPRD kaltara akan hadirkan DPR pusat untuk membantu kita di kaltara, Tentu dengan itu kita juga perlu menyiapkan dokumen dan provosal agar DPR RI dapat mengakomodasi wilayah kaltara.” tungkasnya.
Harapannya di Kaltara tetap jadi area yang aman, kondusif serta dapat lebih maju tentu dengan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Kaltara, Organisasi Masyarakat, Tokoh masyarakat, serta Tokoh Adat yang ada.(via)
