TANJUNG SELOR – Angka stunting di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) masih menunjukkan tren yang naik turun. Data tersebut merujuk pada hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang dilakukan Kementerian Kesehatan.*
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian (Bappeda) Kaltara, Bertius, menyebutkan bahwa angka stunting di daerah ini belum stabil dan publikasi resmi tetap menunggu dari pemerintah pusat.
“Pendataan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan melalui SSGI. Jadi, kami tidak mengolah sendiri, sehingga publikasi angka juga bergantung pada kementerian. Sampai saat ini, kondisinya masih fluktuatif,” ujar Bertius.
Berdasarkan data SSGI, prevalensi stunting di Kaltara tercatat 22,1 persen pada 2022. Angka itu turun menjadi 17,4 persen di 2023, namun kembali sedikit naik pada 2024 dengan catatan 17,6 persen.
Perubahan angka tersebut menjadi perhatian serius pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam merumuskan strategi penanganan. Menurut Bertius, faktor geografis dan keterbatasan aksesibilitas turut berpengaruh.
“Kondisi wilayah yang luas dan sulit dijangkau membuat pelayanan tidak semudah di daerah lain,” jelasnya.
Bappeda, lanjut dia, tidak bekerja sendiri. Kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah dilakukan, termasuk melalui edukasi masyarakat soal perilaku hidup bersih dan penyediaan sarana sanitasi.
“Misalnya, masih ada masyarakat yang buang air di sungai. Di situ peran kami bersama dinas terkait, termasuk Dinas Pekerjaan Umum, untuk menghadirkan toilet dan rumah sanitasi yang layak,” tambahnya.
Upaya penanganan stunting juga ditekankan melalui kerja sama dengan Dinas Kesehatan dan instansi lainnya. Fokusnya antara lain pada penurunan angka kematian balita serta peningkatan perhatian terhadap kesehatan ibu dan anak.(rdk)
