Permudah Pelayanan Ke Masyarakat QR TAPARA Diluncurkan

Permudah Pelayanan Ke Masyarakat QR TAPARA Diluncurkan

21 November 2026
Polemik Internal Taekwondo Kaltara Berujung Sanksi, Atlet Jadi Korban

Polemik Internal Taekwondo Kaltara Berujung Sanksi, Atlet Jadi Korban

21 November 2026
Ingatkan Pemberi Kerja Beri Upah ART Secara Layak

Ingatkan Pemberi Kerja Beri Upah ART Secara Layak

20 November 2026
Dekat dengan Warga, Cara Polisi Jaga Karang Anyar Tetap Kondusif

Dekat dengan Warga, Cara Polisi Jaga Karang Anyar Tetap Kondusif

20 November 2026
UMK dan UMSK Bulungan Dijadwalkan Ditetapkan Jumat Besok

UMK dan UMSK Bulungan Dijadwalkan Ditetapkan Jumat Besok

19 November 2026
Warta Benuanta
No Result
View All Result
  • Home
  • Kaltara
  • Bulungan
  • Nunukan
  • Tarakan
  • KTT
  • Malinau
  • Kanal Berita
    • Bisnis
    • Budaya
    • Gaya Hidup
    • Kesehatan
    • Wisata
    • Opini
    • Politik
    • Teknologi
    • Nasional
  • Home
  • Kaltara
  • Bulungan
  • Nunukan
  • Tarakan
  • KTT
  • Malinau
  • Kanal Berita
    • Bisnis
    • Budaya
    • Gaya Hidup
    • Kesehatan
    • Wisata
    • Opini
    • Politik
    • Teknologi
    • Nasional
No Result
View All Result
Warta Benuanta
No Result
View All Result
  • Home
  • Nasional
  • Opini
  • Ekonomi
  • Bisnis
  • Budaya
  • Politik
  • Gaya Hidup
  • Teknologi
Home Hukum

Status PPPK Naik Jadi Penuh Waktu, Ini Harapan Anggota DPR RI Perwakilan Kaltara

Redaksi Kaltara by Redaksi Kaltara
9 November 2026
0
Status PPPK Naik Jadi Penuh Waktu, Ini Harapan Anggota DPR RI Perwakilan Kaltara

JAKARTA – Anggota DPR RI daerah pemilihan (Dapil) Kalimantan Utara (Kaltara), Hj. Rahmawati Zainal, mengapresiasi kebijakan pemerintah bersama DPR RI yang menyepakati peningkatan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu mulai 1 Januari 2027.

RELATED POSTS

Polres Tarakan Bersama TNI, Ratakan Arena Sabung Ayam di Juata Laut

Sat Binmas Polresta Bulungan Edukasi Orang Tua dan Guru soal Perundungan Anak

Penguatan Pertahanan Negara di  Perbatasan Harus Didukung

Kebijakan itu dinilai menjadi kabar baik bagi ribuan tenaga pelayanan publik yang selama ini menantikan kepastian status kepegawaian dan peningkatan kesejahteraan.

“Keputusan ini merupakan langkah penting menyelesaikan penataan tenaga aparatur sipil negara (ASN), sekaligus bentuk perhatian terhadap pengabdian para pekerja di berbagai sektor pelayanan publik,” kata Rahmati, Minggu (8/11/2026)

Ia menegaskan, kebijakan itu tidak hanya dipandang sebagai perubahan status administrasi kepegawaian tetapi sebagai penghargaan negara terhadap tenaga yang selama ini menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.

“Kepastian status dan kesejahteraan merupakan hal yang sangat penting bagi tenaga pelayanan publik. Mereka telah memberikan pengabdian dan kontribusi nyata, sehingga sudah selayaknya mendapatkan perhatian,” tegasnya.

Rahmawati berharap, kebijakan itu dapat dilaksanakan secara konsisten dan disertai mekanisme teknis yang jelas. Dengan begitu, seluruh tenaga PPPK yang memenuhi ketentuan dapat memperoleh kepastian mengenai proses peningkatan status kepegawaiannya.

Ia juga menekankan pentingnya keberlanjutan kebijakan peningkatan kesejahteraan ASN, termasuk memberikan ruang pengembangan karier bagi tenaga pelayanan publik.

“Kebijakan ini diharapkan membawa dampak positif bagi tenaga PPPK yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota termasuk di Kaltara,” ujarnya..

Rahmawati berharap momentum 2027 menjadi babak baru bagi peningkatan kesejahteraan tenaga pelayanan publik.

“Sebab, pelayanan pemerintahan yang berkualitas juga harus ditopang oleh sumber daya manusia yang mendapatkan kepastian, perlindungan dan penghargaan atas pengabdiannya,” tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi seusai rapat koordinasi bersama pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (6/11/2026). Mengumumkan kesepakatan peningkatan status PPPK Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu

Prasetyo menjelaskan, keputusan itu merupakan hasil finalisasi pembahasan antara pemerintah dan DPR RI. Sebelumnya, pembahasan lebih difokuskan pada pengangkatan guru PPPK Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu.

Namun, dalam kesepakatan terbaru, kebijakan tersebut diperluas dan mencakup berbagai profesi yang bekerja di sektor pelayanan publik, tidak hanya tenaga pendidik.

Perluasan cakupan ini menjadi perhatian penting karena tenaga pelayanan publik berasal dari beragam bidang pekerjaan yang sama-sama memiliki kontribusi dalam mendukung jalannya pemerintahan.(*)

Tags: Anggota DPD RI Perwakilan KaltaraHj.RahmawatiKaltaraNasionalPolitisi Gerindra
ShareTweetPin
Redaksi Kaltara

Redaksi Kaltara

Related Posts

Polres Tarakan Bersama TNI, Ratakan Arena Sabung Ayam di Juata Laut
Hukum

Polres Tarakan Bersama TNI, Ratakan Arena Sabung Ayam di Juata Laut

12 November 2026
Sat Binmas Polresta Bulungan Edukasi Orang Tua dan Guru soal Perundungan Anak
Hukum

Sat Binmas Polresta Bulungan Edukasi Orang Tua dan Guru soal Perundungan Anak

11 November 2026
Penguatan Pertahanan Negara di  Perbatasan Harus Didukung
Hukum

Penguatan Pertahanan Negara di  Perbatasan Harus Didukung

11 November 2026
Jelang Porprov II Kaltara, Tim Pemprov Menang 3-0 atas Tim Bupati dan Wali Kota
Hukum

Jelang Porprov II Kaltara, Tim Pemprov Menang 3-0 atas Tim Bupati dan Wali Kota

11 November 2026
Distransnaker Dorong Lulusan SMA Perlu Didorong Lanjut Pendidikan
Hukum

Distransnaker Dorong Lulusan SMA Perlu Didorong Lanjut Pendidikan

9 November 2026
Rumah Transmigran Tak Dihuni, Pemkab Bulungan Evaluasi Pengawasan
Hukum

Rumah Transmigran Tak Dihuni, Pemkab Bulungan Evaluasi Pengawasan

9 November 2026
Next Post
Distransnaker Dorong Lulusan SMA Perlu Didorong Lanjut Pendidikan

Distransnaker Dorong Lulusan SMA Perlu Didorong Lanjut Pendidikan

Jelang Porprov II Kaltara, Tim Pemprov Menang 3-0 atas Tim Bupati dan Wali Kota

Jelang Porprov II Kaltara, Tim Pemprov Menang 3-0 atas Tim Bupati dan Wali Kota

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Recommended Stories

Syarwani Tegaskan Keamanan Program MBG Harus Jadi Prioritas

Syarwani Tegaskan Keamanan Program MBG Harus Jadi Prioritas

24 September 2025
Polresta Bulungan Laksanakan Rotasi Jabatan, Lima Pejabat Resmi Berganti

Polresta Bulungan Laksanakan Rotasi Jabatan, Lima Pejabat Resmi Berganti

1 Agustus 2026
Bintara Remaja AK 52/56 Polda Kaltara Gelar Bakti Sosial Bersihkan Pantai Mudani

Bintara Remaja AK 52/56 Polda Kaltara Gelar Bakti Sosial Bersihkan Pantai Mudani

5 Oktober 2025

Popular Stories

  • Viral, Pesawat Smart Avion Rute Long Ampung – Samarinda Alami Insiden Mesin Mati, Hingga Mendarat Darurat

    Viral, Pesawat Smart Avion Rute Long Ampung – Samarinda Alami Insiden Mesin Mati, Hingga Mendarat Darurat

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Persoalan Lahan Memanas, Kapolda Kaltara Janji Tindak Lanjut dalam 24 Jam

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Ternak Hewan Terbesar Di Kaltara Rencana Diresmikan Oleh Gubernur

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Keterjebakan Simbolik Akut

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Aktor Utama Proyek BPSDM Kaltara Terungkap, Kerugian Negara Capai Rp1,5 Miliar

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
Warta Benuanta

© 2025 WartaBenuanta.id

  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Kode Etik
  • Pedoman Media Siber
  • Perlindungan Wartawan

Ikuti Kami

No Result
View All Result
  • Home
  • Kaltara
  • Bulungan
  • Nunukan
  • Tarakan
  • KTT
  • Malinau
  • Kanal Berita
    • Bisnis
    • Budaya
    • Gaya Hidup
    • Kesehatan
    • Wisata
    • Opini
    • Politik
    • Teknologi
    • Nasional

© 2025 WartaBenuanta.id

You cannot copy content of this page