TANJUNG SELOR – Memperingati 30 tahun peristiwa kerusuhan 27 Juli atau yang dikenal sebagai Kudatuli, DPD PDI Perjuangan Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar pemutaran film bersama, dilanjutkan sarasehan sekaligus dialog dengan warga.
Peringatan Kudatuli ini merupakan instruksi langsung dari DPP PDI Perjuangan kepada seluruh DPD hingga DPC se-Indonesia. Di Kaltara, peringatan tersebut dimaknai melalui dialog santai yang digelar di Kantor DPD PDI Perjuangan Kaltara, Jalan Gapensi, Tanjung Selor, Senin (27/7/2026).
Antusiasme peserta dan kader partai terlihat dari ramainya tenda yang telah disiapkan panitia. Turut hadir dalam kegiatan tersebut anggota DPRD Kaltara dari Fraksi PDI Perjuangan, H. Hamka dan Arming.
Pembukaan acara dihadiri Ketua DPD PDI Perjuangan Kaltara, Albertus Stefanus Marianus Baya. Saat diwawancarai wartawan, Albert mengatakan kegiatan ini merupakan peringatan 30 tahun Peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 atau yang lebih dikenal masyarakat sebagai Kudatuli.
“Hari ini merupakan momentum penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia dan sejarah perjuangan PDI Perjuangan,” ujar Albert.
Menurutnya, Kudatuli menjadi agenda rutin bagi kader PDI Perjuangan untuk mengingatkan generasi bangsa, khususnya kader-kader PDI Perjuangan di seluruh Indonesia, bahwa reformasi lahir salah satunya dari peristiwa Kudatuli yang menelan banyak korban jiwa.
“Kita masih ingat peristiwanya. Pada 27 Juli 1996, hari Sabtu pagi, terjadi pertumpahan darah yang cukup luar biasa sebagai dampak dari dualisme internal partai yang memang dicampuri urusannya oleh Pemerintah Orde Baru pada saat itu. Waktu itu terjadi antara kubu Suryadi dengan kubu Ibu Megawati dalam memperebutkan Kantor PDI di Jalan Diponegoro,” kisah Albert.
Peristiwa itulah yang kemudian menjadi representasi bagi kader PDI untuk berefleksi. Menurutnya, keberadaan dan eksistensi PDI Perjuangan saat ini tidak dapat dipisahkan dari perjuangan 27 Juli.
“Sejak 1996 itu, salah satu dampaknya adalah menjadi gerbang reformasi. Pada 1998 kemudian langsung terjadi berbagai kejadian. Itu merupakan representasi dari kondisi PDI Perjuangan dari sisi politik, ditambah dengan kondisi Indonesia saat itu yang mengalami gejolak ekonomi,” tuturnya.
Kolaborasi berbagai persoalan tersebut akhirnya berdampak pada kenaikan harga BBM dan bahan pokok yang memicu krisis ekonomi 1998.
“Sehingga pada bulan Mei, Pak Soeharto turun. Tahun 1998 merupakan puncaknya dan salah satu representasinya adalah peristiwa Kudatuli,” bebernya.
Albert menegaskan, seluruh jajaran PDI Perjuangan di Indonesia melaksanakan peringatan ini berdasarkan instruksi DPP.
“Kami menggelarnya secara serentak dan instruksi DPP sudah sangat jelas. Di Kaltara kami mengadakan sarasehan sebagai bentuk renungan dan refleksi diri bagi kader PDI Perjuangan,” jelasnya.
Menurutnya, kegiatan ini menjadi pengingat bagi kader PDI, khususnya internal partai, bahwa DPC dan DPD PDI Perjuangan di seluruh Indonesia dapat berdiri dan tetap eksis salah satunya karena perjuangan kader-kader yang mempertahankan demokrasi saat itu.
Menurut PDI Perjuangan, perjuangan tersebut murni berasal dari akar rumput dalam mendukung Megawati Soekarnoputri. “Dan itu dilihat oleh masyarakat secara keseluruhan bahwa ada ketimpangan-ketimpangan yang dibuat oleh Pemerintah Orde Baru pada saat itu. Sehingga intervensi tersebut berdampak pada munculnya dualisme politik. Dualisme politik itu dimainkan dan dimanajemen konfliknya oleh Pemerintah Orde Baru sehingga membenturkan kubu Suryadi dengan kubu Megawati, karena pemerintah saat itu melihat ini sebagai bahaya,” jelasnya.
Ia menambahkan, dari peristiwa tersebut terdapat tiga dampak utama, yakni munculnya dualisme politik, terjadinya kekerasan aparat, serta menjadi gerbang reformasi yang kemudian melahirkan Gerakan Reformasi 1998.
“Nah, dari situlah dampaknya. Ada dualisme politik, kemudian keterlibatan langsung pihak keamanan, kekerasan aparat, serta keterlibatan unsur penguasa dan alat negara dalam membungkam kebebasan sipil serta suara rakyat. Tiga hal itu yang saya maksud, yaitu dualisme politik, kekerasan aparat, dan gerbang reformasi sebagai cikal bakal terjadinya Gerakan Reformasi 1998,” pungkasnya. (*)
