TANJUNG SELOR – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan DPRD Bulungan memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Bulungan atas keberhasilan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bulungan, Halim Perdana Kusuma, mengatakan capaian tersebut merupakan hasil dari komitmen, kerja sama dan upaya seluruh jajaran pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel, transparan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, keberhasilan meraih opini WTP tidak hanya harus dipandang sebagai sebuah prestasi administratif, tetapi juga menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan.
“Keberhasilan ini diharapkan tidak hanya menjadi sebuah prestasi administratif, tetapi juga menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, memperkuat sistem pengendalian intern, serta menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK secara konsisten,” ujarnya.
Fraksi PDI Perjuangan juga menilai tata kelola keuangan yang baik harus mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, efektivitas program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Di sisi lain, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti keberadaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dalam pengelolaan APBD Bulungan.
Halim menyebut SILPA pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari siklus pengelolaan keuangan daerah.
Namun, besarnya SILPA perlu menjadi bahan evaluasi bersama.
Menurutnya, SILPA di satu sisi dapat menunjukkan adanya kehati-hatian pemerintah dalam mengelola fiskal. Namun di sisi lain, kondisi tersebut juga dapat mengindikasikan belum optimalnya pelaksanaan sejumlah program pembangunan yang telah direncanakan.
“APBD bukan semata-mata instrumen administrasi keuangan, melainkan instrumen untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, ketika masih terdapat SILPA dalam jumlah yang signifikan sementara masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi, maka kondisi tersebut patut menjadi perhatian serius pemerintah daerah,” tegasnya.
Fraksi PDI Perjuangan berharap penggunaan SILPA pada tahun anggaran berikutnya dapat diarahkan untuk menyelesaikan kewajiban pemerintah daerah, khususnya kegiatan yang mengalami tunda bayar.
Selain itu, SILPA diharapkan dapat mendukung pembiayaan program yang bersifat mendesak, strategis dan berkaitan langsung dengan pelayanan dasar serta kepentingan masyarakat.
“Pemanfaatan SILPA yang tepat sasaran akan memperkuat efektivitas pengelolaan APBD, menjaga kesinambungan pembangunan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola keuangan daerah,” pungkasnya.(*)
