TANJUNG SELOR – Mengularnya antrean kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Bulungan mulai mengganggu aktivitas masyarakat. Selain berisiko menyebabkan kerusakan jalan, kendaraan yang parkir hingga memakan badan jalan juga dinilai mengancam keselamatan pengguna jalan.
Ironisnya, sejumlah kendaraan bahkan terpantau mengantre hingga menginap lebih dari satu malam. Kondisi tersebut salah satunya terlihat di SPBU Jalan Sabanar Lama, Tanjung Selor.
Pemandangan serupa juga terjadi di SPBU Kilometer 2 Tanjung Selor, SPBU Jalan Katamso, hingga SPBU Jalan Sengkawit. Antrean kendaraan yang mengular tersebut menjadi perhatian masyarakat karena berlangsung cukup lama.
Ardi (30), warga Jalan Semangka, mengaku prihatin dengan kondisi tersebut. Ia menilai pemerintah dan pemangku kebijakan perlu mengambil langkah tegas untuk mengatasi persoalan antrean kendaraan di SPBU.
“Jadi kesannya dibiarkan begitu saja tanpa ada aturan yang mempertanyakan dari mana asal truk-truk sebanyak itu. Kami yang di Kota Tanjung Selor kadang kaget, bahkan ada yang rela memarkir kendaraannya sampai menginap lebih dari dua malam. Ini kan aneh. Mana pemerintah dan bagaimana pengawasan dari DPRD?” singgung Ardi.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Bulungan Riyanto mengatakan pihaknya akan memanggil dinas terkait untuk meminta penjelasan mengenai persoalan ini. Meski demikian, hingga saat ini belum ada laporan resmi yang disampaikan kepada DPRD Bulungan.
“Belum ada laporan secara khusus. Apalagi kondisi ini hampir terjadi secara nasional dan terjadi juga di wilayah lain. Oleh karena itu, dalam waktu dekat kita panggil pihak terkait untuk menanyakan hal ini,” kata Riyanto.
Ia menegaskan, persoalan ini harus perlu ditelusuri agar tidak terjadi penyalahgunaan solar subsidi. Terlebih, kendaraan perusahaan yang beroperasi di Bulungan diduga turut mengantre BBM bersubsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat.
“Jangan sampai truk perusahaan yang beroperasi di Bulungan sama-sama menikmati solar subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat. Atau bahkan ada pengetap yang kerjanya hanya mengantre BBM, kemudian ditimbun dan dijual kembali ke perusahaan,” tegasnya.
Menurut Riyanto, kondisi seperti ini yang perlu menjadi perhatian serius. Ia menyebut jumlah kendaraan yang beroperasi di Bulungan juga telah diperhitungkan dalam penetapan kuota BBM oleh Pertamina.
“Harusnya hal ini ditelusuri. Karena jumlah kendaraan yang ada di Bulungan telah dihitung juga kuotanya. Jadi jangan sampai ini selalu kurang, ternyata ada yang bermain memanfaatkan peluang ini untuk mencari keuntungan,” pungkasnya. (*)
