TANJUNG SELOR – Pemerintah Kabupaten Bulungan membuka proses audit kinerja ketahanan pangan melalui entry meeting Tahap I bersama tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Utara. Pertemuan resmi berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah (Sekda) dan turut dihadiri Bupati Syarwani, Sekda H. Risdianto, serta sejumlah perangkat daerah.
Fokus audit ketahanan pangan 2023 smester 1 tahun 2025 tim BPK melakukan evaluasi menyeluruh terhadap serangkaian kebijakan dan program yang diarahkan untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah.
Adapun Aspek yang menjadi perhatian utama mencakup, Dokumentasi kebijakan seperti RPJMD, Renstra, dan Rencana Aksi.
Realisasi program dan capaian konkret dalam aspek ketersediaan, akses, dan stabilitas pangan. Juga Pengelolaan anggaran dan sumber daya, serta kolaborasi dengan OPD, pemerintah provinsi, pusat, pihak swasta, dan masyarakat.
Entry meeting ini menjadi titik penting dalam mendeteksi persoalan awal serta menilai sejauh mana sistem dan kebijakan telah berjalan efektif di lapangan.
Pemerintah daerah terus melakukan berbagai cara dalam urusan ketahanan pangan. Pemkab Bulungan juga telah menyiapkan program-program strategis untuk memperkuat ketahanan pangan jangka panjang.
Dengan cara optimalisasi lahan pertanian sebesar 4.600 hektare, tersebar di beberapa kecamatan seperti Tanjung Palas Timur, Utara, dan Tengah. Program ini dijalankan bersama Kementerian Pertanian, TNI, dan Polri Kepolisian.
Target swasembada pangan pada 2026, dengan sinergi antara pemerintah daerah dan aparat keamanan untuk maksimalisasi hasil pertanian Kebijakan penyerapan beras lokal oleh ASN, di mana setiap ASN menerima 10 kilogram beras per bulan melalui Peraturan Bupati (Perbup). Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan pasar lokal yang stabil bagi petani.
Dorongan pertanian berkelanjutan, dengan berbagai program seperti Mandau Tani, jaminan produksi, perlindungan lahan, serta perluasan infrastruktur pertanian, selama periode RPJMD 2021–2026.(*)
