TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Bappeda dan Litbang akan menyesuaikan sejumlah program pembangunan menyusul adanya penurunan alokasi anggaran dari pemerintah pusat.
Kepala Bappeda dan Litbang Kaltara, Bertius, menyampaikan bahwa arah kebijakan pembangunan tahun 2026 tetap berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), namun akan dilakukan skala prioritas.
“Untuk 2026 kita tetap mengacu pada RKPD. Hanya saja karena adanya pengurangan anggaran, beberapa program akan kita sesuaikan berdasarkan prioritas utama,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (21/10/2025).
Ia menjelaskan, pendapatan daerah yang semula diproyeksikan mencapai Rp3,1 triliun dalam APBD, kini diperkirakan turun menjadi sekitar Rp2,2 triliun setelah adanya penyesuaian dari transfer keuangan daerah.
“Dengan kondisi itu, tentu kita harus segera melakukan penyesuaian terhadap pagu anggaran di masing-masing perangkat daerah,” kata Bertius.
Lebih lanjut, ia memaparkan empat fokus utama pembangunan Kaltara tahun 2026, yakni soal Hilirisasi dan penguatan ekonomi lokal ini memastikan potensi daerah bisa terus dikembangkan agar memberi nilai tambah bagi perekonomian.
Kedua terkait ketahanan pangan dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pemerintah pusat melalui penguatan sektor pertanian dan pangan daerah.
Ketiga mengenai Peningkatan sumber daya manusia (SDM) – termasuk pengembangan program Sekolah Garuda dan inisiatif peningkatan kualitas pendidikan sebagai upaya mencetak SDM yang berdaya saing.
Keempat soal Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan dalam mendorong pelayanan publik yang lebih efisien dan modern melalui pemanfaatan teknologi informasi.
“Empat fokus ini tetap menjadi arah utama pembangunan Kaltara pada 2026, dengan tetap memperhatikan kemampuan fiskal daerah yang menurun,” tutupnya.(rdk)
