TANJUNG SELOR – Penataan dan pengelolaan kawasan transmigrasi di Kabupaten Bulungan membutuhkan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, termasuk sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Hal itu menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan antara Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) Bulungan bersama perwakilan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI di Bulungan, belum lama ini.
Kepala Distransnaker Bulungan, Hasanuddin, melalui Kepala Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi, Yohanis Kanan, mengatakan pengelolaan kawasan transmigrasi tidak hanya menjadi tanggung jawab Distransnaker, tetapi juga membutuhkan keterlibatan OPD lain sesuai kewenangannya masing-masing.
“Pertemuan itu membahas hal-hal di luar kewenangan Distransnaker Bulungan. Misalnya, Dinas Pertanian, BWS, PU dan Bappeda. Jadi lebih kepada kolaborasi lintas OPD dalam menata dan mengelola kawasan transmigrasi,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, dalam pembahasan tersebut pemerintah pusat juga berkolaborasi dengan perguruan tinggi, yakni Institut Pertanian Bogor (IPB). Kunjungan itu bertujuan melihat pelaksanaan kegiatan yang dilakukan OPD lain di kawasan transmigrasi.
“Kehadiran mereka ingin melihat pelaksanaan kegiatan oleh OPD lain selain Distransnaker di kawasan transmigrasi,” tuturnya.
Usai melakukan pembahasan, rombongan juga melaksanakan peninjauan lapangan. Beberapa aspek yang menjadi perhatian di antaranya kondisi bangunan sekolah serta pembangunan jalan melalui semenisasi di Satuan Pemukiman (SP) 4.
Menurut Yohanis, pengelolaan kawasan transmigrasi memang harus dilakukan secara lintas sektoral. Setiap OPD yang memiliki keterkaitan perlu mengambil peran sesuai tugas dan kewenangannya untuk mendukung pengembangan kawasan transmigrasi.
Misalnya, Dinas Pekerjaan Umum (PU) memiliki kewenangan dalam pembangunan infrastruktur jalan, semenisasi hingga jembatan. Sementara Balai Wilayah Sungai (BWS) berperan dalam pembangunan tanggul serta saluran air, seperti parit sekunder dan tersier.
Begitu pula dari sektor pertanian, diperlukan dukungan tenaga penyuluh untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan kegiatan pertanian maupun peternakan.
Namun demikian, Yohanis mengakui keterbatasan kondisi keuangan masih menjadi salah satu faktor sekaligus tantangan dalam merealisasikan berbagai kebutuhan pembangunan di kawasan transmigrasi.
Karena itu, diperlukan sinergi dan dukungan seluruh pihak agar penataan serta pengembangan kawasan transmigrasi di Bulungan dapat berjalan lebih optimal. (*)

















