TANJUNG SELOR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan akan mengevaluasi pembinaan dan pengawasan kawasan transmigrasi menyusul mencuatnya persoalan sejumlah rumah transmigran yang kini terbengkalai dan tidak lagi dihuni.
Bupati Bulungan, Syarwani, mengatakan kondisi ini menjadi perhatian pemerintah daerah, terutama dalam memastikan kawasan transmigrasi yang telah dibangun tetap mendapatkan pembinaan dan pengawasan.
Sorotan ini muncul setelah video yang memperlihatkan sejumlah rumah transmigrasi dalam kondisi tidak terawat beredar luas di media sosial. Dalam rekaman tersebut, beberapa bangunan tampak usang, tidak berpenghuni, bahkan mulai tertutup semak belukar.
Fenomena rumah yang ditinggalkan penghuninya itu disebut bukan kejadian baru. Seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, kondisi serupa sudah beberapa kali terjadi di kawasan transmigrasi.
“Ini sudah sering kali, bahkan ada warga transmigran yang setelah jaminan hidupnya usai, rumahnya langsung dikosongkan atau tidak ditinggali lagi,” ujarnya.
Menanggapi persoalan itu, Syarwani menyebut pemerintah daerah perlu menjadikannya sebagai bahan evaluasi, khususnya dalam meningkatkan pengawasan terhadap kawasan transmigrasi yang sudah ada.
“Iya, tentu ini menjadi pembinaan pengawasan bagi pemerintah daerah di seluruh kawasan transmigrasi,” ujar Syarwani.
Ia menjelaskan, pengawasan juga perlu dilakukan terhadap kawasan transmigrasi yang telah memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT). Dalam hal ini, pembinaan secara teknis menjadi tanggung jawab Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Distransnaker) Bulungan.
“Nah, tentu itu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah,” bebernya.
Lebih lanjut, Syarwani mengungkapkan bahwa Pemkab Bulungan saat ini belum memiliki program penempatan transmigran baru. Kebijakan pemerintah daerah lebih diarahkan pada pembinaan kawasan yang telah tersedia dan sebelumnya menjadi lokasi penempatan transmigrasi.
“Kalau sampai hari ini, tahun ini, seingat saya tidak ada program penempatan transmigrasi yang baru,” katanya.
Menurutnya, fokus pemerintah daerah saat ini mencakup kawasan transmigrasi lokal maupun lokasi yang menjadi bagian dari program penempatan sebelumnya.
“Dan memang kita tidak ada memprogramkan, baik yang lokal termasuk yang terakhir cukup ramai kan yang di tahun 2019, yang penempatannya tahun 2025,” tutupnya. (ns)

















