TANJUNG SELOR – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara), H. Denny Harianto, menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memfokuskan belanja daerah pada program-program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Arahan tersebut disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Kaltara Tahun Anggaran 2026 di Ruang Serbaguna Gedung Gabungan Dinas, Rabu (5/8/2026).
Denny menegaskan, Rakordal bukan sekadar forum membahas penyerapan anggaran, melainkan menjadi momentum mengevaluasi capaian pembangunan, mengidentifikasi hambatan, sekaligus merumuskan langkah percepatan pelaksanaan program di tengah tantangan fiskal daerah.
“Kita berkumpul untuk melihat secara objektif sejauh mana target capaian program kerja, hambatan utama yang dihadapi, serta solusi penyelesaiannya di tengah kondisi fiskal daerah saat ini,” ujarnya.
Ia meminta seluruh OPD melakukan pengetatan terhadap belanja operasional yang tidak menjadi prioritas. Efisiensi diarahkan pada perjalanan dinas, kegiatan seremonial, hingga belanja barang dan jasa yang tidak berkaitan langsung dengan pencapaian indikator kinerja utama.
Menurutnya, anggaran harus difokuskan pada program-program strategis, seperti penanganan stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem, peningkatan mutu pendidikan, pelayanan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur dasar yang menjadi kebutuhan masyarakat.
Selain itu, Denny mengingatkan seluruh perangkat daerah untuk menerapkan prinsip value for money, sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan mampu menghasilkan keluaran dan manfaat yang terukur.
“Hentikan program yang sifatnya hanya mengulang rutinitas dan tidak memberikan nilai tambah bagi publik,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Denny juga meminta Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), Inspektorat, serta Biro Administrasi Pembangunan memperkuat fungsi pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan program.
Ia turut menginstruksikan kepala perangkat daerah agar responsif terhadap hasil evaluasi, melakukan mitigasi risiko sejak dini terhadap program yang berpotensi mengalami keterlambatan, serta mulai menjajaki sumber pendanaan di luar APBD, seperti pendanaan iklim, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), maupun dukungan dari kementerian dan lembaga.
Menutup arahannya, Denny optimistis tantangan fiskal dapat dihadapi melalui penghematan yang disiplin, perencanaan yang matang, dan pengawasan yang kuat, sehingga pembangunan di Kalimantan Utara tetap berjalan secara berkualitas, efektif, dan berdaya saing. (*)
