TANJUNG SELOR – Fraksi Partai Golkar DPRD Bulungan menyampaikan sejumlah catatan dan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Bulungan dalam pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Ketua Fraksi Golkar, Mansyah, mengatakan masukan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab konstitusional DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan sekaligus memperkuat kemitraan dengan pemerintah daerah.
Salah satu rekomendasi yang disampaikan yakni meminta agar program dan kegiatan yang belum terealisasi pada APBD 2025 dapat kembali diakomodasi pada penyusunan APBD tahun berikutnya.
Selain itu, Fraksi Golkar menyoroti masih besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA). Menurut Mansyah, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius karena dapat mengindikasikan proses perencanaan, pelaksanaan, maupun pengendalian program belum berjalan optimal.
“Kami mengharapkan Pemerintah Daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penyusunan anggaran, percepatan proses pengadaan barang dan jasa, peningkatan koordinasi antarperangkat daerah, serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi,” ujarnya.
Golkar juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mengimplementasikan seluruh kesepakatan yang telah dicapai antara DPRD dan pemerintah daerah dalam setiap rapat paripurna melalui program dan kegiatan di lapangan.
Menurut Mansyah, sinergi yang baik antara DPRD dan pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bulungan.(*)
