TANJUNG SELOR – Penanganan angka kemiskinan di Kaltara terus digenjot oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), melalui leading sektornya Bappeda dan Litbang Kaltara.
Intervensi itu difokuskan berbasis by name by address (BNBA) supaya bantuan menyasar warga menengah ke bawah yang membutuhkan sehingga bisa tepat sasaran.
Lewat media resminya, Kepala Bappeda dan Litbang Kaltara, Bertius menegaskan, pendekatan BNBA menjadi kunci utama agar program yang direalisasikan tepat manfaat.
“Kita ingin bantuan yang terprogramkan dari pemerintah bisa tepat manfaat dan tepat sasaran. Artinya bukan sekadar program umum yang berpotensi tidak tepat sasaran,” kata Bertius, Rabu (17/9/2025).
Ia mengungkap fakta menarik bahwa sektor pertanian memang menyerap banyak tenaga kerja, tetapi tingkat kemiskinan di desa yang justru menjadi pusat kegiatan pertanian masih tergolong tinggi. Hal Ini menunjukkan ada ketidaksinkronan antar penyerapan tenaga kerja dengan peningkatan kesejahteraan.
Mengenai total intervensi penanggulangan kemiskinan tahun 2025 mencapai Rp 239 miliar. Namun, angka kemiskinan belum turun signifikan. Pihaknya butuh jenis belanja yang menyerahkan bantuan secara langsung kepada masyarakat. Untuk itu, Bappeda dan Litbang saat ini tengah berkonsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna merancang model belanja yang memungkinkan penyaluran bantuan langsung tanpa melanggar aturan keuangan daerah. Ia juga menyinggung evaluasi Kementerian Keuangan RI yang menyatakan belanja daerah Kaltara belum berkualitas.
“Pemprov Kaltara tidak mendapatkan insentif fiskal karena intervensi program dinilai tidak tepat sasaran dan tidak langsung menyentuh masyarakat miskin,” jelasnya.
Sebagai tindak lanjut, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) kini menyusun Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan melalui sinergi dan kolaborasi. Ranpergub itu nantinya akan mengatur pemutakhiran data BNBA, analisis karakteristik masyarakat miskin, serta penyelarasan program corporate social responsibility (CSR) dengan program pemerintah.
Lewat kolaborasi multipihak dan komitmen menyalurkan bantuan langsung, kita bertekad agar setiap rupiah anggaran benar-benar mengubah hidup warga yang paling membutuhkan.(rdk)
