TANJUNG SELOR* – Bupati Bulungan, Syarwani, menyoroti perlunya keterbukaan data pelanggan dari PT PLN (Persero) sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya yang berasal dari Pajak Penerangan Jalan (PPJ) di seluruh desa di Kabupaten Bulungan.
Isu ini ia angkat secara terbuka dalam forum nasional yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan dihadiri oleh kepala daerah dari berbagai provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia. Di hadapan para peserta, Bupati Syarwani menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan PLN untuk menjamin keakuratan basis data pelanggan listrik yang menjadi acuan utama penghitungan pajak penerangan jalan.
Dalam keterangannya kepada awak media, Syarwani mengungkapkan bahwa Pemkab Bulungan telah menjalin komunikasi dengan jajaran PLN di daerah guna mendorong keterbukaan informasi. Salah satu langkah konkret yang sedang digalakkan adalah mendorong perangkat daerah dan pemerintah desa untuk terlibat aktif dalam proses pendataan ulang pelanggan listrik di wilayah masing-masing.
*”Kita minta agar data pelanggan listrik, terutama yang terkait dengan penggunaan untuk penerangan jalan umum, benar-benar didata secara akurat dan menyeluruh. Perangkat daerah harus turun langsung, berkoordinasi dengan kepala desa, karena merekalah yang paling mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan,”* jelas Syarwani.
Ia menambahkan, validasi data dari tingkat desa akan membantu pemerintah dalam memetakan potensi PPJ secara lebih presisi, sekaligus mencegah terjadinya kehilangan potensi pendapatan akibat data yang tidak terkelola dengan baik.
*”Pajak penerangan jalan bukan sekadar kewajiban administratif, tapi ini berkaitan langsung dengan pendapatan daerah yang pada akhirnya kembali kepada masyarakat dalam bentuk layanan. Jadi harus dikelola dengan benar dan transparan,”* tegasnya.
Syarwani juga menyoroti bahwa selama ini terdapat ketidakseimbangan antara total beban biaya penggunaan penerangan jalan umum dengan jumlah penerimaan daerah dari pajak tersebut. Meskipun nilai penerimaan dari PPJ terbilang cukup besar, ia menilai efisiensi tetap harus menjadi prioritas.
*”Kita tetap dorong upaya efisiensi, terutama dengan mempertimbangkan penggunaan teknologi penerangan yang hemat energi dan ramah lingkungan,”* tambahnya.
Menurutnya, saat ini telah tersedia berbagai teknologi pencahayaan hemat daya seperti lampu LED tenaga surya yang mampu memberikan kualitas penerangan yang sama dengan konsumsi energi yang jauh lebih rendah. Penggunaan teknologi ini diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran pemerintah daerah atas tagihan PJU yang selama ini cukup signifikan.
*”Kalau ada solusi yang lebih efisien dan berdampak baik untuk lingkungan, maka itu yang harus kita prioritaskan. Ini bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam memastikan pengelolaan keuangan yang sehat dan berkelanjutan,”(*)
