TANJUNG SELOR – Distribusi air bersih di Kabupaten Bulungan hingga kini belum menjangkau seluruh wilayah Desa dan Kecamatan yang ada.
Sejumlah kecamatan masih belum memperoleh layanan air bersih dari PDAM Danum Benuanta. Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Bulungan, Riyanto, menilai peningkatan pelayanan PDAM perlu terus menjadi perhatian bersama semua pihak.
Menurutnya, akses air bersih harus dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Bulungan tanpa terkecuali. Selain memenuhi kebutuhan dasar warga, perluasan cakupan layanan juga dinilai berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Untuk pelayanan tentu kami terus mendorong agar dimaksimalkan. Meskipun saat ini belum seluruh 74 desa dan 10 kecamatan terlayani, setidaknya layanan yang sudah berjalan harus dioptimalkan,” ujar Riyanto.
Ia menegaskan, optimalisasi pelayanan tidak hanya berkaitan dengan luasnya jangkauan, tetapi juga kualitas air yang diterima masyarakat. Warga, kata dia, berhak mendapatkan pasokan air yang bersih dan mengalir dengan lancar.
“Harapannya masyarakat benar-benar merasakan manfaat air bersih. Jangan sampai air yang diterima keruh atau distribusinya sering tersendat. Pelayanan harus tetap lancar sehingga bisa dinikmati seluruh warga Bulungan,” katanya.
Di sisi lain, Riyanto mengapresiasi sejumlah inovasi yang telah dilakukan PDAM Danum Benuanta. Salah satunya adalah peluncuran produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Kayanku yang dinilai menjadi langkah positif dalam pengembangan perusahaan.
Namun, hal itu dipandang belum cukup melihat kebutuhan akan air bersih menjadi kerinduan warga Desa yang belum merasakan manfaatnya sampai dengan saat ini.
Terpisah, Direktur PDAM Danum Benuanta, Eldiansyah saat dihubungi lewat WhatsApp pribadinya menjelaskan bahwa upaya memperluas layanan air bersih membutuhkan dukungan dan kolaborasi dengan pemerintah daerah.
Menurutnya, PDAM memiliki tugas utama mendistribusikan air, sedangkan pembangunan infrastruktur seperti Water Treatment Plant (WTP) memerlukan peran pemerintah melalui dukungan anggaran yang juga mendapat persetujuan dari DPRD Bulungan.
“Kami bertugas mendistribusikan air. Jika pemerintah membangun WTP, atau semacam intake tentu akan kami tindak lanjuti dengan penyaluran air kepada masyarakat. Namun, kemampuan PDAM untuk membangun WTP di setiap kecamatan masih terbatas. Karena itu dibutuhkan sinergi dengan pemerintah daerah serta dukungan DPRD melalui penganggaran,” tutup Eldiansyah.(*)
