TANJUNG SELOR – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Provinsi Kalimantan Utara memfasilitasi pertemuan antara pemerintah pusat melalui sejumlah kementerian terkait dengan pemerintah daerah di Kaltara, beberapa waktu lalu.
Pertemuan tersebut membahas penyempurnaan dan optimalisasi penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), khususnya dalam hal tagging atau pelabelan laporan penanganan stunting di seluruh kabupaten dan kota di Kaltara.
Kepala Bidang Sosial dan Budaya Bappeda Litbang Kaltara, Mufied Azwar menjelaskan, kegiatan tersebut menjadi yang pertama di Indonesia, di mana Provinsi Kaltara ditetapkan sebagai proyek percontohan (pilot project) dalam penerapan sistem pelaporan terintegrasi melalui SIPD.
“Peran kami lebih kepada fasilitator dalam pembahasan itu. Fokusnya adalah bagaimana penggunaan aplikasi SIPD bisa menampung data yang lebih detail, termasuk laporan stunting di setiap daerah,” ujar Mufied.
Ia menambahkan, Kabupaten Bulungan menjadi salah satu daerah yang dijadikan objek penilaian awal dalam uji coba penerapan sistem tersebut. Melalui SIPD, diharapkan proses penginputan data dan pelabelan program pemerintah menjadi lebih terukur, termasuk dalam hal penyerapan anggaran yang terkait dengan isu sosial seperti stunting, kemiskinan, hingga anak putus sekolah.
“Selama ini dalam laporan keuangan daerah terdapat item anggaran bernilai miliaran rupiah yang berkaitan dengan program-program sosial. Hanya saja, fitur tagging stunting belum sepenuhnya muncul karena sistemnya masih bersifat global,” jelasnya.
Dengan adanya pembaruan aplikasi SIPD, fitur-fitur tersebut akan dikembangkan lebih lanjut agar dapat menampilkan data intervensi secara lebih rinci.
“Tim dari pemerintah pusat datang langsung ke Kaltara untuk membahas hal itu, supaya penyempurnaan sistem bisa segera diimplementasikan,” tambah Mufied.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa tingkat konvergensi stunting di Kaltara juga menunjukkan hasil positif. Dari sebelumnya 64 indikator, kini telah menurun menjadi 31 indikator. Angka ini menandakan adanya perbaikan dalam koordinasi antarperangkat daerah serta efektivitas intervensi program.
“SIPD ini akan memudahkan perangkat daerah, karena semua perencanaan dan pelaporan kini berbasis digital. Di dalam aplikasi itu nanti terlihat dengan jelas nilai anggaran, sasaran intervensi, serta capaian penanganan stunting,” pungkasnya.
Penyempurnaan data melalui SIPD juga diharapkan dapat memastikan setiap program bantuan pemerintah lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. (*)
