TANJUNG SELOR – Ketersediaan sarana penyeberangan menjadi salah satu kebutuhan mendesak masyarakat di kawasan transmigrasi SP 6B Kabupaten Bulungan.
Kawasan yang berada di pulau tersendiri itu hingga kini belum memiliki fasilitas penghubung yang memadai dengan kawasan transmigrasi lainnya.
Karena itu, Distransnaker Bulungan mengusulkan pengadaan ponton sebagai sarana penyeberangan untuk mempermudah mobilitas masyarakat setempat.
Kepala Distransnaker Bulungan, Hasanuddin mengatakan, usulan itu sudah menjadi salah satu prioritas kebutuhan infrastruktur yang disampaikan untuk diperjuangkan pada 2027 mendatang.
“Yang urgent itu sarana ponton yang bisa menghubungkan transmigrasi 6A dan 6B. Karena transmigrasi 6B ini berada di pulau tersendiri. Kami mengusulkan adanya ponton supaya masyarakat bisa menyeberang,” ungkapnya.
Menurutnya, pembangunan jembatan sebagai alternatif penghubung belum memungkinkan untuk direalisasikan dalam waktu dekat.
Pasalnya, bentang sungai yang harus dilalui mencapai sekitar 130 meter sehingga membutuhkan anggaran cukup besar. Pembangunan itupun dinilai sulit jika hanya mengandalkan kemampuan keuangan daerah.
“Kalau mau dijangkau menggunakan pembangunan jembatan besar, rentangnya sekitar 130 meter sungai. Jadi tidak bisa terealisasi dalam waktu dekat dan tidak mungkin di APBD, pastinya di APBN,” jelasnya.
Hasanuddin menyebut, kondisi SP 6B berbeda dengan sejumlah kawasan transmigrasi lainnya yang sudah memiliki akses penghubung, baik melalui jalur darat maupun penyeberangan sungai. Sementara masyarakat di SP 6B masih menghadapi keterbatasan akses karena kawasan tersebut terpisah dari satuan permukiman lainnya.
“Yang lain kan terhubung semua, bisa melalui penyeberangan sungai di Selimau 3, Selimau 1 maupun Salimbatu. Kecuali transmigrasi 6B, dia tidak ada fasilitas umumnya. Dia pulau sendiri, tidak ada hubungannya dengan SP-SP lain,” bebernya.
Ia berharap usulan pengadaan ponton dapat memperoleh dukungan pendanaan, baik melalui APBD maupun APBN. Menurutnya, keberadaan ponton sangat dibutuhkan untuk menunjang aktivitas masyarakat sekaligus membuka akses penghubung bagi warga yang bermukim di kawasan transmigrasi SP 6B.
“Kita upayakan karena ini urgent buat warga. Kita sebatas mengusulkan, apakah direalisasikan lewat APBD atau APBN, kita terus mengupayakan,” pungkasnya.(ns)

















