TANJUNG SELOR — Personel Polda Kaltara melaksanakan pengamanan terhadap aksi demonstrasi damai yang digelar oleh Aliansi Masyarakat Adat Asli Kaltara, Senin (04/08/2025). Kegiatan ini berlangsung tertib dan lancar, mencerminkan sinergi antara Polri dan masyarakat dalam menjamin hak penyampaian aspirasi secara tertib.
Aksi damai ini membawa topik tentang penolakan terhadap Transimigrasi dari luar ke wilayah Kaltara. Kegiatan ini dimulai dari Kantor Gubernur Provinsi Kaltara dengan pengamanan oleh Polresta Bulungan, kemudian dilanjutkan ke Gedung DPRD Provinsi Kaltara di bawah pengamanan langsung dari Polda Kaltara. Adapun aliansi ini terdiri dari 28 organisasi kemasyarakatan dan lembaga adat se- Kalimantan Utara.
Dalam orasi yang disampaikan oleh perwakilan masing-masing organisasi, terdapat tiga tuntutan utama yang diajukan kepada DPRD Provinsi Kaltara: Penolakan keras terhadap program transmigrasi dari luar wilayah Kalimantan Utara.
• Meminta pemerintah terlebih dahulu memperhatikan kesejahteraan masyarakat adat (lokal) yang ada di Kalimantan
• Mendukung penuh gugatan undang-undang (UU) transmigrasi di mahkamah konstitusi (MK)
Menanggapi tuntutan yang diberikan, Wakil Ketua II DPRD Provinsi Kaltara, H. Muddain, menyatakan bahwa DPRD Provinsi Kaltara mendukung penuh tuntutan yang diberikan. Ia juga berkomitmen untuk membawa isu ini ke meja DPR RI dan akan menyampaikannya kepada Kementerian Transmigrasi, serta berharap tuntutan ini dapat sampai kepada Presiden RI.
“Kami memberikan apresiasi kepada aliansi yang masih memberikan kepercayaannya dalam menyampaikan aspirasi kepada lembaga DPRD Provinsi Kaltara. Pada Prinsipnya DPRD Provinsi Kaltara setuju dan sepakat kepada aliansi masyarakat adat untuk menolak transmigrasi” Ucap H. Muddain
Sebagai bentuk komitmen, kegiatan ditutup dengan penandatanganan perjanjian oleh Wakil Ketua II DPRD dan sesi foto bersama. Terlihat momen hangat terjadi saat para demonstran berjabat tangan dengan anggota DPRD dan aparat kepolisian, menandakan semangat kolaborasi dan saling menghormati.
Aksi damai ini menjadi bukti nyata bahwa Polri, khususnya Polda Kaltara, mampu menjalankan tugas pengamanan dengan pendekatan humanis dan profesional. Di sisi lain, masyarakat adat menunjukkan kedewasaannya dalam menyampaikan aspirasi secara tertib dan konstruktif.(*)
